Pemprov Jatim menerapkan lima strategi untuk menanggulangi kemiskinan. Strategi itu yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha makro dan kecil, penguatan kelembagaan masyarakat desa, serta mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
Hal itu dikatakan Gubernur Jatim, Dr Soekarwo saat memeberikah kuliah dalam rangka launching Program magister kajian kemiskinan dengan tema “Membedah pemikiran Pak Dhe Karwo dalam mengatasi masalah kemiskinan,” Senin (25/3) di Universitas Brawijaya Malang.
Namun, kata gubernur, masih banyak masyarakat yang berpandangan bahwa hidup sejahterah adalah hidup yang nyaman, dimana tiap pagi bisa menikmati kopi dan merokok, dengan begitu tidak perlu lagi bekerja lebih keras, pendidikan yang tinggi.
“Kurang lebih sebanyak 10 persen, dari jumlah penduduk yang ada di Jatim yakni 3,8 juta, beranggapan bahwa hidup layak adalah seperti contoh tersebut, terutama masyarakat di pedesaan yang pendidikannya masih rendah,” ujarnya.
Menurutnya, ini merupakan satu hal yang secara kultural permasalahan kemiskinan di Jatim. Selain itu, karena pendidikan rendah diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang keliru tersebut. Oleh sebab itu permasalahan yang harus dapat diatasi yakni kemiskinan, isolasi, kerentanan dan fisik yang tidak sehat.
Seperti diketahui bahwa kondisi umum di Jatim menurut hasil sensus BPS pada per 1 Juli 2010 jumlah penduduk mencapai 37.476.757 jiwa, sedangkan pada 2011-2012 mencapai 38.552.990 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Jatim masih di bawah 1 persen pada tahun 2012, yakni 0,16 persen, jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada tingkat nasional yang mencapai 1,6 persen dan di Jabar mencapai 2,23 persen.
Lebih lanjut dikatakannya, dari data itu pada tahun 2008 masuk 2009 menurut BPS sebagai titik awal kemiskinan, dan diperoleh kesimpulan bahwa orang miskin dapat dibagi tiga, yakni hampir miskin mencapai 1.330.696 (43%) rumah tangga, miskin mencapai 1.256.122 (41%) rumah tangga dan yang sangat miskin mencapai 493.004 (16%) rumah tangga.
Penanganan kemiskinan harus dilakukan dalam meningkatkan kepedulian (awareness) dengan cara meletakkan hati dan perasaan cintanya terhadap masyarakat miskin. “Yang terpenting bagaimana orang yang tidak mampu, diurus dan diajak berbicara serta harus ada intervensi program dari negara. Program tersebut antara lain salah satunya melalui pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),” ujarnya.
“Melihat kondisi tersebut, diharapkan bahwa orang miskin jangan diharuskan untuk berpikir bagaimana menyelesaikan masalah kemiskinan, tapi bagaimana kita harus meletakkan pemikiran tentang dirinya sendiri dan melibatkan untuk mengambil keputusan,” imbuhnya.
Untuk penguatan perekonomian, dipedesaan-pedesaan dibentuk suatu kelembagaan yang disebut koperasi wanita. “Mengapa koperasi wanita, karena perempuan sangat berhati-hati sekali, selain itu juga tidak boros, maka sangat tepat sekali kalau perempuan sebagai akuntannya karena yang bisa mengatur keuangan,” katanya.
Menurutnya, bahwa secara sosiologis kemiskinan perempuan sangat mempengaruhi gizi keluarga, mempengaruhi pendidikan anak karena pengaruh perempuan sangat kuat sekali di dalam keluarga.
Maka dari itu, untuk mensinkronisasikan program penanggulangan kemiskinan perlu dikembangkan koperasi wanita, ini merupakan wahana untuk menciptakan para wirausaha yang anggotanya terdiri dari perempuan, sehingga melalui koperasi wanita diharapkan dapat menghasilkan sesuatu secara bersama-sama meningkatkan produktivitas. (kominfo.jatimprov.go.id)
