Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo pagi ini melantik Drs Siswanto MM menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ngawi. Untuk itu, Pakde Karwo berpesan agar sekda yang baru dilantik ini mampu menjalankan tugas meringankan beban kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kab Ngawi
“Tugas sekda adalah meringankan beban kinerja bupati dan wakil bupati. Tapi kalau justru memberatkan maka tugasnya menjadi sekda itu gagal. Kalau hadirnya sekda ternyata membikin ruwet permasalahannya maka itu salah dan dikatakan gagal. Sebaliknya, hadirnya sekda itu harus meringankan beban karena sebagai administrator terhadap semuanya,” ujar Gubernur Jatim Soekarwo, saat melantik Sekda Kabuptean Ngawi, di Gedung Bhinaloka Pemprov Jatim Jl Pahlawan 110 Surabaya, Jumat (1/2).
Pakde Karwo menekankan, peranan pemerintahan, dalam hal ini tugas sekda selaku administrator mengumpulkan semua data, tentunya tugas ini dibantu para asisten dengan mengolah data itu. “Asisten ini harus difungsionalkan, jangan sampai kepentingan SKPD langsung menuju ke sekda, tentunya peran asisten tidak berfungsi. Itu merupakan tidak melakukan fungsionalisasi struktur,” paparnya.
Maka dari itu, tuturnya, para asisten sebaiknya mengerjakan, melakukan analisis data. Tentunya, dalam melaksanakan tugas para asisten ini dibantu para staf dalam melakukan tugas meringankan para asisten. “Pak bupati dan wakil bupati bisa mengkontrol kepada SKPD langsung dan kemudian melihat apakah sekdanya berfungsi apakah hanya penguhubung surat saja. Nah kalau hanya disposisi maka bayarannya bisa dipotong oleh pak bupati,” tegasnya.
Selain itu, lanjutnya, Sekdakab Ngawi yang baru ini harus bisa mendidik tiap SKPD untuk memiliki database. Jangan sampai terjadi permasalahan yang sama, karena itu database perlu dikumpulkan. “Jangan sampai Pak Siswanto disana malah kebingungan bekerja. Tentunya, harus melakukan langkah meringankan tugas pak bupati dan wakil bupati,” harapnya.
Ia menambahkan, ketika ada permasalahan yang berkaitan dengan jumlah massa berunjukrasa menginginkan bertemu dengan bupati dan wakil bupati tidak ada di tempat maka masalah itu menjadi tugasnya sekda. “Ketika berkomunikasi dengan bupati dan wakil bupati itu berbeda. Kalau komunikasi dengan staf itu struktural, sementara berkomunikasi dengan massa itu cenderung fungsional,” terangnya.
Jadi, komunikasi politik baru ini adalah komunitas publik. Jadi, kalau demontrans yang datang ke Pemkab Ngawi yang pimpinan demontrans meminta untuk bertemu bupati. Oleh sebab itu, peran sekda dalam hal ini ikut mengamankan para demontrans yang ada di lapangan sehingga suasana tetap demokratis, aspirasi tetap jalan, dan suasana tetap harmonis.
Lebih lanjut dia mengatakan, dengan adanya contoh permasalahan itu maka tugas sekda baru ini sangat berbeda saat bertugas sebelumnya. Oleh sebab itu, selalu melakukan konsultasi kepada bupati dan wakil bupati dalam menjalankan tugas. “Bupati yang bagus adalah memerlukan sekda yang loyal,” tegasnya. (kominfo.jatimprov.go.id)
