JATIM : Di usianya ke 62 Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Jatim dalam peringatan HUT nya yang dipusatkan di lapangan Stadion Gajah Mada Mojokerto, Selasa (13/03), diminta untuk menghindari kekerasan dan anarkis dalam menegakkan Peraturan Daerah di kalangan masyarakat. Peringatan ini dihadiri langsung Gubernur Jawa Timur, Soekarwo.
Dalam sambutannya, Sukarwo yang bertindak selaku Inspektur upacara menegaskan Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) se Kabupaten / Kota Jawa Timur dituntut mampu menegakkan secara tegas namun tetap humanis atau berjiwa kemanusian.
“Saya minta, Satpol PP di Kabupaten maupun Kota di Jatim untuk melakukan pendekatan ke masyarakat dengan menyapa dan hilangkan sikap arogansinya saat melakukan penertiban di lapangan, karena sikap arogan dapat menimbulkan aksi kekerasan,” tegas Gubernur Jawa Timur, seperti yang dilansir situs jatimprov.
Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim menjelaskan, wajah tegas berarti tidak mengenal kompromi dan tidak terpengaruh oleh berbagai godaan yang melanggar hukum dan sumpahnya. Di sisi lain, wajah humanis diperlukan untuk melindungi dan melayani serta berorientasi pada prestasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Masih menurutnya, saat ini tugas Satpol PP sangat berat hampir sama dengan TNI dan kepolisian. Bedanya, Satpol PP tidak mempunyai kewenangan untuk menangkap atau pun menghukum, tetapi hanya bertugas membantu menertibkan. “Kita tidak bisa menyejahterakan masyarakat kalau ketakutan menghantui mereka, masyarakat harus merasa aman dan nyaman saat mencari rejekinya untuk meningkatkan kesejahteraan,” tutur Pakde Karwo.
Dalam UU No. 34 Tahun 2004 pasal 7 keberadaan Satpol PP bertugas membantu Polri dan pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum dan keamanan. Satpol PP ini diharapkan menjadi wahana instrospeksi dan evaluasi, sehingga membuahkan jati diri aparat penegak hukum, meningkatkan kualitas pembinaan disiplin serta profesionalisme anggota di jajaran Satpol PP se Jawa Timur serta memantapkan dan mengkoordinasikan kesiapan Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah dan Perundang-Undangan. (infongawi)
