Untuk memperlancar percepatan program ketahanan pangan, diperlukan percepatan realisasi keuangan untuk kegiatan-kegiatan penyuluhan di tiap daerah. Penyuluhan merupakan pendidikan mendasar bagi para petani agar terjadi peningkatan jumlah produksi pangan di Kabupaten Ngawi.
Dengan demikian program lumbung desa menjadi salah satu program yang diprioritaskan oleh Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Ngawi sejak 2005 lalu. Seperti yang diungkapkan Joko Sutrisno Staf Ketahanan Pangan dan Gizi BKP Ngawi, program lumbung desa sebagai upaya untuk menyeimbangkan stok pangan dan menghindari permainan harga, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Ngawi pada 2012 sudah mencatat ada 66 lumbung desa yang tersebar di 19 kecamatan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani (Gapoktan) setiap desanya.
“Keberadaan lumbung desa untuk kedepanya akan terus diberdayakan mendasar situasi desa itu sendiri,” ungkap Joko Sutrisno, Selasa (28/2). Pembangunan lumbung desa, diharapkan dapat dimanfaatkan setiap Gapoktan sebagai aksebilitas lumbung desa menjadi semacam koperasi. “Paling tidak bagaimana menerapkan ketahanan pangan dalam satu keluarga sehingga kalau sistem tersebut (lumbung desa-red) optimal maka kekhawatiran stok pangan akan bisa teratasi selain itu bisa menjaga harga gabah stabil,” lanjut Joko Sutrisno. Secara spesifik keberadaan lumbung desa punya peranuntuk meningkatkan peran kelembagaan. Selain sebagai penyediaan cadangan pangan bagi keluarga dan masyarakat desa, lumbung ini juga memiliki peran ganda sebagai fungsi ekonomi dengan mengintegrasikan model pemberdayaan lumbung pangan modern seperti penguatan modal usaha kelompok, meningkatkan posisi tawar dalam transaksi.
Kemudian secara umum program lumbung desa menjadi target untuk mengentaskan kemiskinan di Jawa Timur. Menurut keterangan dari berbagai sumber Propinsi Jawa Timur segera membangun 100 lumbung padi baru yang tersebar di sejumlah desa di Jawa Timur . Adapun untuk pembangunan 100 lumbung baru tahun ini, dananya akan diambil dari dana hibah, yakni Rp 50 juta per lumbung. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari program pemerintah guna memenuhi target surplus 10 juta ton padi secara nasional pada 2014 mendatang. (Sinarngawi)
