Berita - page 520

Budaya nasional kini semakin terkikis budaya luar. ltu tak lepas dari dampak kemajuan teknologi yang memungkinkan masuknya pengaruh budaya asing. Fenomena itu mengundang keprihatinan kalangan budayawan. “Etika, sopan santun, tata krama, tutur kata, dan unggah-ungguh generasi muda sekarang sudah mulai hilang” ujar Sugito, budayawan sekaligus Ketua Permadani Kabupaten Ngawi, kemarin (2/1). Karena itu, Sugito mengajak masyarakat berjuang tanpa henti menjaga dalam melestarikan budaya Jawa yang menjunjung tinggi norma sosial. Hal itu pula yang dia sampaikan saat membuka pawiyatan singkat “Memetri Budaya Jawa” di Kecamatan Pitu pada Desember 2012 lalu. “Kebudayaan nasional adalah penyangga utuhnya NKRI. Kita semua harus berperan aktif menjaga kelestarian budaya nasional khususnya budaya Jawa,” tegasnya. Pawiyatan atau pelatihan yang digelar 14-16 Desember 2012 tersebut mendapat respons positif. Buktinya, peserta mencapai 130 orang, melebihi target yang ditetapkan panitia. Bahkan, banyak yang menginginkan kegiatan itu diadakan secara rutin. “Dengan kegiatan seperti ini diharapkan kita mampu mempertahankan budaya adi luhung di mata dunia bukan hanya di mata nasional.” ujarnya. (jawapos-radarngawi)

Puncak acara pergantian tahun, dipastikan masyarakat Kota Ngawi bakal memadati Alun-Alun Merdeka. gempita menyambut pergantian tahun baru 2013 sudah mulai terasa beberapa hari sebelumnya. Sementara guna menghindari kemacetan, kawasan kota pada puncak pergantian tahun, diberlakukan car free day night.

Misalkan di seputaran Alun-alun Merdeka Ngawi diwarnai menjamurnya pedagang terompet yang menjajakan daganganya dengan berbagai variasi. Dan yang menarik lagi ketika waktu mulai beranjak malam meski hujan mengguyur sejak sore, ternyata tidak

memupuskan semangat dalam merayakan tahun baru bersama keluarga terbukti ribuan warga Ngawi yang datang dari pelosok desa membanjiri di beberapa ruas jalan kota.

Sehingga untuk mengatasi kemacetan pihak pemerintah daerah setempat memberlakukan car free day night di Jalan M.Thamrin, Jalan Teuku Umar dan Jalan Letjen Soeprapto. Kawasan tersebut sesuai pantauan media merupakan jalur keluar masuk menuju Alun-alun Merdeka yang dijadikan pusat keramaian.

Kemudian tepat pukul 00.00 WIB, 1 Januari 2013 puncak acara pergantian langsung terasa ketika Bupati Ngawi, Ir Budi Sulistyono, mengawali dengan menghitung mundur datangnya tahun 2013 dihadapan ribuan warga. Suara terompet langsung memecah keheningan tengah malam dan suara tembakan kembang api menerangi langit Alun-alun Merdeka.

Sementara pada awal tahun ini terlihat tempat-tempat wisata yang menjadi ikon Kabupaten Ngawi dibanjiri pengunjung seperti di wisata kebun teh Jamus, waduk Pondok, Tawun dan Benteng Pendem.

Tak urung kemacetan terjadi misalkan di pintu masuk perkebunan teh Jamus, di tempat ini terlihat ratusan kendaraan roda dua maupun empat rela antri mendapatkan loket masuk ke tempat wisata yang mempunyai daya tarik tersendiri itu. (sinarngawi)

Humas BKN, Sebanyak 52 ribu formasi tenaga honorer kategori 1 untuk 29 instansi pusat dan 413 instansi daerah telah diserahkan ke masing-masing instansi pusat dan BKD provinsi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyerahan ini dilakukan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan CPNS Dari Tenaga Honorer yang dilaksanakan di Gedung Manggala Wanabakti, Rabu (19/12).

Jumlah ini merupakan jumlah sementara dari hasil pelaksanaan Quality Assurance yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai tindak lanjut uji publik atas 71 ribu tenaga honorer yang diumumkan sebelumnya.
Acara Rakornas dibuka oleh Sekretaris Utama KemenPAN-RB Tasdik Kinanto. Dalam pidatonya, Tasdik menjelaskan bahwa pemerintah menginginkan supaya dapat mengambil keputusan didasarkan data yang benar tanpa menzholimi. Tasdik juga menegaskan bahwa jumlah formasi yang diberikan belum semuanya, karena masih ada daerah yang proses pemeriksaannya masih berjalan.

Menteri PAN-RB Azwar Abubakar dalam pengarahannya menjelaskan bahwa PNS yang tertinggal ini (honorer-red) harus sesuai dengan syarat dan kualitas sehingga dapat mewujudkan birokrasi yang bersih (dari KKN dan politisasi), kompeten serta melayani kepada masyarakat. Azwar Abubakar juga menjelaskan bahwa pembina kepegawaian kedepan adalah Sekretaris Daerah. “Ke depan Pembina kepegawaian adalah Sekretaris daerah (Sekda), tentunya Sekda dengan Pembinaan dengan cara yang benar, dengan metode cek dan ricek,” ujar Azwar Abubakar.

Sementara itu Direktur PLP Bidang Polsoskam Lainnya BPKP Bonardo Hutauruk menjelaskan bahwa pengumuman awal tenaga honorer kategori 1 merupakan uji publik dan bukan pengumuman final. “Dengan adanya uji publik, banyak pengaduan yang berdatangan sehingga menghasilkan tiga kegiatan,yakni Verifikasi Ulang, Quality Assurance dan Audit dengan Tujuan Tertentu,” jelas Bonardo. Lebih lanjut Bornado menegaskan bahwa masuknya BPKP untuk memberikan keyakinan yang memadai dengan memastikan data yang dimasukkan benar-benar sesuai dengan peraturan dan tidak membahas masalah kebijakan.

Mekanisme Penetapan NIP CPNS untuk tenaga honorer juga disampaikan dalam acara tersebut. Pembahasan materi ini disampaikan langsung oleh Deputi Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun BKN Sulardi. Hadir dalam acara ini Kepala BKN Eko Sutrisno, para pejabat di lingkungan KemenPAN-RB, BKN, BPKP dan juga undangan dari 33 instansi Pusat serta 413 instansi daerah. Proses pemberkasan di BKN saat ini sudah menggunakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) sehingga tidak lagi menggunakan formulir D1A. Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan SAPK dapat dilihat di www.bkn.go.id atau menghubungi Kantor Pusat BKN atau Kantor Regional BKN. (bkn.go.id)

Menindaklanjuti program nasional menuju Indonesia Hijau, tidak kurang 12 ribu pohon jati dan buah buahan diserahkan ke masyarakat setempat oleh LDII. Gerakan penghijauan ini juga didukung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim, PWNU Jatim, Dekan IAIN Sunan Ampel Surabaya, Pemkab Ngawi, PD Muhamadiyah dan Perhutani, Sabtu (22/12).

LDII dalam beberapa hari sebelumnya melakukan bedah rumah warga di Desa Kendal dengan ditandai penyerahan kunci rumah oleh Ketua Umum MUI Jawa Timur KH. Abdusshomad Buchori .

Ketua DPW LDII Provinsi Jawa Timur, Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc, menjelaskan gerakan penghijauan yang dilakukanya sudah berjalan mulai tahun 2007 yang ditandai penanaman pohon di Kabupaten Jombang sebanyak 40 ribu pohon.

“Cara kita menjalin persatuan terhadap umat melalui ukhuwah ini sehingga dengan gerakan penghijauan penanaman pohon bersifat produktif kedepanya sesuai harapanya akan tertata kesejahteraan hidup, selain program ini akan terus kita lakukan dalam upaya melestarikan lingkungan buat anak cucu nanti,” terangnya.

Selanjutnya kegiatan penghijauan yang dipusatkan dilapangan Desa Kendal tersebut ditandai penanaman pohon ukhuwah berupa bibit pohon sawo kecik oleh Wakil Bupati Ngawi Ony Anwar ST, Ketua DPW LDII Jatim Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc, Ketua Umum MUI Jatim KH. Abdusshomad Buchori , Ketua PWNU Jatim KH Mutawakkil Alallah, Dekan IAIN Sunan Ampel serta unsur lainya seperti PD Muhamadiyah Ngawi dan PC NU Ngawi.

Yang menarik dalam kegiatan gerakan penghijauan tersebut saat Ketua Umum MUI Jawa Timur KH. Abdusshomad Buchori memberikan ceramahnya sebagaimana tekadnya dalam memberantas prostitusi di Jawa Timur. Ungkapnya, selama prostitusi masih merajalela pembangunan yang di programkan oleh pemerintah akan tumpul.

“Indonesia merupakan Negara besar dan kaya maka tidak akan berati sama sekali kalau prostitusi ini dibiarkan,” jelasnya. Untuk menata moral menuju kesejahteraan bersama sesuai tekadnya akan mengikis habis prostitusi terlebih kejahatan maksiat tersebut apapun alasanya tidak sesuai dengan agama maupun dasar Negara Indonesia.

Saat ini MUI Jatim dan Pemprov Jatim bekerjasama dalam pencegahan dan penanggulangan prostitusi, serta woman trafficking. Untuk itu Majelis Ulama Jawa Timur bersama tokoh masyarakat dari berbagai ormas Islam di Jawa Timur bertekad mendukung pemerintah Propinsi Jawa Timur yang ingin menata kota bebas dari prostitusi melalui penutupan tempat-tempat prostitusi.

Langkahnya, merevitalisasi peran dan fungsi komite penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kabupaten/Kota sebagai wadah pengorganisasian dalam penanganan Pekerja Sex Komersial (PSK). Sesuai data tempat prostitusi di Jawa Timur terdapat 47 lokalisasi PSK dengan 1.031 mucikari dan 7.127 PSK yang tersebar di 33 Kabupaten/Kota.

Dari jumlah tersebut 6 lokalisasi, 534 mucikari dan 2.231 berada di Kota Surabaya. Dengan tekad ini MUI Jatim bersama sekitar 37 ormas Islam akan terus memerangi prostitusi. Dengan melakukan koordinasi dengan stakeholder yang terkait dalam proses penutupan lokalisasi yang ada di Jatim, termasuk dengan pemerintah Provinsi Jatim dan kabupaten/kota se-Jatim. (sinarngawi)