Berita - page 510

NGAWI – Anak-anak di Desa Beran, Kecamatan Ngawi punya cara tersendiri untuk menunggu waktu berbuka puasa. Mereka bermain perang- perangan menggunakan meriam bambu.

Perang meriam bambu ini tidak berbahaya. Peralatan yang dipakai bambu yang menghasilkan sebuah ledakan berasal dari karbit yang dicampur air lalu disulut pada bagian lubangnya. “Hampir tiap sore kami perang mercon bambu (bumbung) ini untuk menunggu datangnya Mahgrib,” terang Raka (13) peserta perang-perangan. (surya-online)

KHASIAT tanaman lidah mertua atau sansievera untuk mengurangi pencemaran udara diteliti kelompok mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta.

Maklum, di kota-kota besar kontribusi gas buang kendaraan bermotor sebagai sumber polusi udara mencapai 60-70 persen, gas buang dari cerobong asap industri berkisar 10-15 persen, dan sisanya dari sumber pembakaran lain seperti pembakaran sampah dan hutan.

“Sansievera memiliki banyak kelebihan antara lain sangat resisten terhadap polutan dan mampu menyerap 107 jenis polutan di daerah padat lalu lintas dan ruangan yang penuh asap rokok,” kata Koordinator Kelompok Sukci Winanti di Yogyakarta, kemarin.

Menurut dia, kemampuan sansievera dalam menyerap polusi dapat dijadikan bahan pembuatan karbon aktif yang dipasang dalam knalpot agar dapat menyerap timbal (Pb).

Selain itu, sansievera juga merupakan bahan yang berasal dari alam dan ketika kembali ke alam tidak akan mencemari lingkungan.

Tanaman sansieveria banyak mengandung unsur karbon (C), nitrogen (N), dan oksigen (O) dengan kandungan air sedikit. Banyaknya kandungan unsur C dalam sansievera dapat dimanfaatkan sebagai absorben.

Sansievera adalah tanaman yang banyak ditanam sebagai tanaman hias dalam ruangan dan di halaman rumah. Tanaman ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk mengurangi polusi udara.(media indonesia)

SURABAYA-Masyarakat yang ingin menjadi aparat pemerintah di lingkungan Pemprov harus mempersiapkan diri. Pasalnya sebentar lagi pendaftaran CPNS 2012 akan dibuka.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Akmal Boedianto mengatakan, dengan tes CPNS digelar secara serentak pada 8 September 2012, maka pendaftaran kemungkinan besar akan dibuka bulan Agustus nanti.

“Tapi mengenai kepastian jadwalnya baru akan kita bahas, Selasa (24/7/2012) besok,” ujarnya, kepada Surya (GROUP TRIBUNNEWS), Senin (23/7/2012).

Dalam rekrutmen CPNS pertama pascamoratorium ini, Pemprov Jatim mendapatkan kuota 148 orang. Dari jumlah itu, 90 orang akan diisi oleh tenaga kesehatan dan 58 sisanya untuk tenaga teknis lainnya.

Selain Pemprov Jatim, Pemkot Surabaya juga mendapat jatah penerimaan CPNS baru. Itu dilakukan karena dua lembaga ini dinyatakan oleh Pemerintah Pusat sudah melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan alokasi anggaran belanja pegawai masih dibawah 50 persen.

“Sebenarnya Kota Mojokerto juga sudah memenuhi syarat, tapi mereka tidak mengajukan permintaan kuota ke Pemerintah Pusat,” jelas Akmal.

Menurut Akmal, dalam rekruitmen CPNS kali ini, pelaksanaan ujian akan ditangani langsung oleh pemerintah Pusat dimana pembuatan soal ujian dilakukan oleh konsorsium 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang akan digandeng. “Untuk Jatim, PTN yang masuk dalam konsorsium itu adalah ITS dan Unair,” imbuhnya.

Untuk mendukung pelaksanaan rekrutmen CPNS, BKD mengajukan anggaran sebesar Rp 1 miliar dalam Perubahan APBD 2012 sekarang ini. Hal itu dilakukan, karena dalam APBD murni 2012 anggaran tersebut belum dianggarkan. Pertimbangannya waktu itu, kebijakan moratorium baru berakhir per 3 Desember 2012.

Ketua Komisi A DPRD Jatim Sabron Djamil Pasaribu menegaskan, agar pelaksanaan rekruitmen CPNS 2012 benar-benar professional dan proporsional, pihaknya akan mengawal dengan ketat semua proses dan tahapan seleksi CPNS.

“Ini penting agar proses dan tahapan rekruitmen CPNS sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan, transparan, dan tidak ada KKN,” tegasnya.

Komitmen itu harus ditunjukkan, karena di masyarakat masih muncul anggapan miring bahwa rekruitmen CPNS hanya sebatas formalitas saja, karena semua kuota sudah dibagi antar pejabat.

“Padahal itu sangat tidak benar. Yang diterima dan lolos CPNS adalah mereka yang benar-benar mampu dan punya skill. (tribunnews)

Menteri Komunikasi dan Informatikan Tifatul Sembiring menilai berkembang pesatnya teknologi internet di Indonesia, seharusnya masuk ke dalam kebijakan keamanan nasional. Akibat kemajuan ini, menurutnya, kejahatan dunia maya bisa menyebabkan kerugian materi maupun nonmateri.

“Perlu adanya kesadaran dalam keamanan cyber dan harus diwaspadai, sebagai contoh Amerika Serikat yang memasukkan kejahatan dunia maya dalam keamanan nasional, sehingga mereka siap ketika terkena hal tersebut,” kata Tifatul di Jakarta, Selasa (17/7).

Saat ini, menurut Tifatul, sudah banyak negara-negara maju yang memasukkan kejahatan dunia maya dalam kebijakan keamanan nasionalnya. Sehingga, penting bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan hal yang sama demi melindungi rakyatnya ketika berinteraksi melalui teknologi internet.

Kata Tifatul, hal itu penting dilakukan, karena diduga ada ancaman kejahatan dunia maya di setiap waktu penggunaan teknologi ini, terbukti dengan penyebaran virus malware yang mencapai angka 5,5 miliar. “Fenomena ini harus menjadi perhatian dan pengetahuan kita semua tentang ancaman ini,” ujarnya.

Peningkatan kesadaran dalam tahap hal itu, menurut Tifatul, seharusnya dilakukan, demi kemajuan bangsa Indonesia. Meskipun akan sulit mengimplementasikannya, namun Kementerian Komunikasi dan Informatika senantiasa melakukan berbagai program maupun kegiatan untuk meminimalisir dampak dari kejahatan dunia maya, membangun sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi serangan kejahatan itu.

Menkominfo mengimbau apabila terkena serangan kejahatan dunia maya, sebaiknya tenang dalam menghadapinya. Jangan panik, karena hanya membawa kerugian yang lebih besar serta mengakibatkan salah mengambil keputusan.

Tifatul menyakani hal tersebut bisa diatasi. Karena ini merupakan aset yang harus kita dilindungi dan kewajiban pemerintah membantu mencari jalan keluarnya, pungkas Tifatul. (kominfo.go.id)