Matuli Ul Huda - page 19

Ngawi, Wakil Bupati Kab.Ngawi Ony Anwar melakukan Panen Perdana padi dengan aplikasi biotimulan Citorin dan Humakos yang dilakukan di Desa Simo Kecamatan Kwadungan, Selasa (25/02). Dalam acara Panen Perdana turut hadir, Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur, Direktur Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia,Kepala Dinas Pertanian Tanaman dan Holtikultura Ngawi, Dandim 0805, Kapolsek Kwadungan, Camat Kwadungan, Kepala Desa Simo serta anggota kelompok tani Mekar Sari.

Acara Panen Perdana ini diawali dengan pemotongan padi secara simbolis oleh Wakil Bupati, Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur, Direktur Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia,Kepala Dinas Pertanian Tanaman dan Holtikultura Ngawi, Dandim 0805, Kapolsek Kwadungan, Camat Kwadungan, Kepala Desa Simo.

Direktur Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia Priyono dalam panen raya tersebut menjelaskan keunggulan dan manfaat dari program Rispro (Riset Inovasi Produktif) Teknologi Citorin dan Humakos untuk meningkatkan produktifitas petani dan juga membuat tanah lebih sehat. Lebih lanjut Priyono juga menyampaikan bahwa Desa Simo yang menjadi percontohan Teknologi Teknologi Citorin dan Humakos sudah menampakkan peningkatan produktifitas yang tadinya 1,4 Ha lahan pertanian yang tadinya mendapat 8 tn sekarang meningkat menjadi 9,5 ton ” tidak menutup kemungkinan untuk panen berikutnya bisa semakin baik”, terang Priyono. Selain meningkatkan produktifitas panen petani program rispro ini juga meningkatkan kadar ketergantungan akan pupuk kimia yang semakin membuat tanah menjadi lebih tidak sehat dan membuat produktifitas petani menurun.

Sementara Wakil Bupati Ony Anwar yang juga akrab disapa mas Ony mengatakan, panen perdana ini sesuai dengan visi misi pemerintah selama lima tahun, yakni revolusi pertanian, agar masyarakat mencapai hasil yang memuaskan. “Pemerintah akan serius untuk membantu dan memperhatikan kepentingan masyarakat terutama alat-alat pertanian agar lahan-lahan pertanian dapat diolah dengan baik,” kata Mas Ony.
Ony Anwar menambahkan, petani harus ikut membantu dalam merawat tanah pertanian agar tetap subur dan menghasilkan padi yang baik. Bahkan dia berharap hasil panen didaerah tersebut bisa dijual ke daerah lain. Dia berjanji akan membantu petani dalam bentuk mesin giling padi, rontok padi dan hand traktor agar para petani tidak lagi penjual padi tetapi penghasil beras. “Namun setiap kelompok tani harus menggunakan alat tersebut dengan baik. Jangan disimpan saja tetapi harus ada hasilnya.

Ngawi – Wakil Bupati Ony Anwar memberikan pengarahan kepada seluruh undangan yang hadir dalam forum SKPD yang diselenggarakan oleh Badan Perberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa bertempat di Gedung Rapat Notosuman, Kamis (25/02).

Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Ony Anwar menyampaikan forum SKPD merupakan wadah bersama antar SKPD dan pelaku pembangunan, untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan yang akan memadukan hasil musrenbang kecamatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya mencapai visi dan misi kabupaten ngawi.

Wabup menegaskan bahwa dalam menyusun rencana tahunan ini, usulan-usulan prioritas tersebut, tidak dibenarkan diluar visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah dijabarkan kedalam RPJMD dan RENSTRA SKPD.

Prioritas pembangunan itu kita pertajam melalui kegiatan forum SKPD ini, sehingga mampu menghasilkan dan menyepakati prioritas-prioritas kegiatan yang terbaik untuk masyarakat, sesuai dengan aspirasi yang telah disampaikan atas dasar kebutuhan masyarakat banyak, bukan keinginan semata dan bukan hanya untuk kepentingan orang perorang atau segelintir masyarakat.

Lebih lanjut Wabup menyampaikan dalam rangka menunjang penyusunan rencana pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dibutuhkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan bukan perencanaan yang hanya dibuat diatas meja, tetapi perencanaan yang komprehensif dengan tujuan dan sasaran yang jelas.

Wabup berharap Forum SKPD yang dilaksanakan ini mampu merumuskan beberapa kebijakan-kebijakan dan program strategis untuk memacu percepatan pencapaian target pembangunan di Kabupaten Ngawi.

Ngawi – Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi beserta tim BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) mengevaluasi kesiapan 6 puskesmas yang ada di daerah Kab.Ngawi untuk dinaikkan statusnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada rabu 24/02/2015. Dalam Evalusi ini Dinkes bersama Tim BLUD Ngawi yang terdiri dari Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Mas’ud, Kabag Organisasi Totok Sudaryanto, Bapeda Hendro Heru, BKD (Badan Kepegawain Daerah) Ahmad Budi.

“Kami sudah membentuk tim BLUD serta berbagai dokumen yang diperlukan untuk mempersiapkan akreditasi dengan status BLUD tersebut,” ujar Plt Dinas Kesehatan Ngawi, Agus Sri saat melakukan evaluasi di Puskesmas Kwadungan. Lanjut Plt Dinas Kesehatan, saat ini sebatas melakukan pembinaan yang dipimpin Sekretaris Dinas Kesehatan Ngawi.”Keputusan akhir soal layak atau tidak layak ada di tangan penilai. Tapi kami berharap nanti bisa menjadikan semua puskesmas di Kab.Ngawi dengan status BLUD,” cetus Agus . Persoalan mendasar yang menjadi kendala sebagian puskesmas untuk mendapat status BLUD menurut Agus saat ini adalah belum adanya tenaga nonmedik bidang akuntansi. “Proses penilaian akan dilakukan sampai akhir tahun ini. Jadi saya kira masih ada waktu cukup untuk mempersiapkan ataupun melengkapi kekurangan yang ada,” ujarnya.

Dari kunjungan yang dilakukan oleh tim BLUD di pukesmas Kwadungan, mereka sepakat bahwa banyak perubahan dan inovasi yang telah dilakukan oleh Pukesmas ini untuk mendapatkan status Pukesmas BLUD. Tim juga memberikan masukan -masukan yang sangat bagus untuk Pukesmas Kwadungan agar nanti bisa segera mendapat status Pukesmas BLUD. Dan pada akhir evaluasi Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan menerima kehormatan untuk meresmikan ruangan baby spa yang merupakan salah satu inovasi dari pukesmas Kwadungan.

Selasa 23 Februari 2016 diselenggarakan Acara Panen Raya Jagung dalam Rangka Peningkatan Produktifitas Lahan Hutan untuk Mendukung Kedaulatan Pangan berlokasi di Petak 81B RPH Gelon BKPH Sonde KPH Ngawi (Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar). Acara ini dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diwakili Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Ir. Putra Pratama, M.Sc, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Bp. Indra Hiradana, Direktur Utama Perum Perhutani, Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Kepala Bakorwil Madiun, Wakil Bupati Ngawi Onny Anwar, ST.,MH., Kepala SKPD Kabupaten Ngawi, Forpimda Kabupaten Ngawi, Ketua Pengusaha Gabungan Makanan Ternak, Forpimda Kecamatan Pitu dan Kecamatan Kedunggalar, Kepala Desa dan warga masyarakat.

Indra Hiradana yang mewakili Gubernur Jatim dalam sambutannya mengharapkan bahwa  acara ini dapat meningkatkaan kemitraan antara Perum Perhutani  dan masyarakat desa sekitar hutan yang tergabung dalam  Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Program kemitraan antara masyarakat desa hutan dengan Perum Perhutani dengan LMDH adalah untuk mewujudkan kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mendukung program kedaulatan pangan pemerintah yaitu Nawacita yang salah satu program kemitraan itu adalah pemanfaatan kawasan hutan untuk produksi pangan dimana melaksanakan kegiatan pertanian dengan sistem tumpang sari, dalam hal ini pohon jati dan tanaman jagung. Saat ini Perum Perhutani mengelola 1.1 juta hektar lahan, yang merupakan potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan.

Putra Pratama yang mewakili Menteri LKH dalam arahannya mengatakan bahwa acara panen jagung adalah suatu perayaan dan pencapaian, sangatlah mudah jika hanya memanen jagung saja, tapi membuat jagung itu tumbuh dan berbuah adalah sebuah pekerjaan. Presiden menginstruksikan Perum Perhutani untuk mewujudkan swasembada 3 produk, yaitu swasembada daging sapi, gula tebu dan jagung. Untuk tercapainya  swasembada, syarat pertamanya adalah ketersediaan lahan, dan Kementerian LKH mengelola lahan yang luas untuk dimanfaatkan demi terwujudnya kedaulatan pangan.