Matuli Ul Huda - page 13

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya. Untuk membuka akses jalan yang selama ini kurang optimal agar mampu meningkatkan aksesibilitas yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Ngawi membangun Jembatan Ngancar yang menghubungkan jalan di Kecamatan Pitu dengan Kecamatan Paron.

Jembatan Ngancar ini merupakan salah satu wujud nyata keberhasilan pembangunan di Kabupaten Ngawi di masa kepimpinan Budi Sulistyono yang dilaksanakan secara terencana, terarah, terprogram dan terukur. Artinya, setiap program yang dilaksanakan ada tolok ukur yang bisa dijadikan indikator untuk menilai apakah suatu program bisa dikatakan berhasil atau tidak. Pembangunan infrastruktur khususnya jembatan merupakan keinginan masyarakat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, pembangunan Jembatan Ngancar ini telah mengeluarkan biaya yang cukup besar, yaitu mencapai 30 milyar rupiah.

Jembatan Ngancar ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemimpin kepada masyarakat dalam masa kepemimpinan Kanang – Ony Periode Tahun 2010 – 2015 di Kabupaten Ngawi. Dengan adanya jembatan Ngancar ini dapat menjadi penyemangat masyarakat Pitu dan sekitarnya agar bisa bekerja lebih giat lagi dalam mewujudkan perekonomian Kabupaten Ngawi yang lebih maju. Jembatan Ngancar ini pun sangat dimanfaatkan manfaatnya oleh masyarakat. selain mempermudah akses dan menghemat waktu dan biaya juga dengan adanya jembatan ini masyarakat bisa melihat potensi lain.

Pembangunan jembatan Ngancar ini sudah lama diidam-idamkan oleh warga dua desa, dua kecamatan itu. Karena selama ini warga Ngancar hendak ke Ngale maupun ke Kota harus memutar sejauh lebih 15 kilometer atau yang lebih dekat menyeberang sungai Bengawan Solo dengan perahu.

Selama ini Kawasan Ngancar ini merupakan daerah dengan kondisi perputaran ekonomi yang sangat lambat, padahal dari potensi  perputaran ekonomi di wilayah tersebut cukup tinggi, mulai dari hasil pertanian hingga perindustrian. Sekarang Jembatan Ngancar Pitu telah berdiri kokoh, arus lalu lintas sudah mulai padat dan masyarakat sekitar maupun luar bisa merasakan adanya jembatan ini. Kedepan dengan kehadiran jembatan ini diharapkan mampu membuka akses ekonomi bagi masyarakat di utara sungai, memberi dampak dalam laju pertumbuhan ekonomi, dan membuka kawasan industri.

Ngawi – Keinginan kuat masyarakat Padas untuk memiliki gedung UPK eks PNPM patut diacungi jempol, secara bertahap dari mulai pembelian tanah dan ditahun 2016  ini telah berdiri kokoh pembangunan gedung UPK eks PNPM Kecamatan Padas. Rabu, 30 Maret 2016 telah diadakan peresmian Gedung UPK eks PNPM Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi. Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Ngawi, Kepala BPMPEMDES, Muspika Kecamatan Padas, Kepala Desa se-Kecamatan Padas serta seluruh pelaku PNPM baik di tingkat kecamatan maupun desa. Dalam acara ini telah ditandatangai prasasti oleh Budi Sulistyono selaku Bupati Ngawi . Selain itu juga ada penyerahan penyaluran dana sosial secara simbolis oleh Budi Sulistyono.

Ketua UPK Kecamatan Padas melaporkan bahwa pembangunan gedung UPK  bersumber dari surplus kegiatan ekonomi yaitu simpan pinjam khusus kelompok perempuan dan usaha ekonomi produktif. Pembangunan gedung UPK dengan biaya sekitar Rp 600.000.000 itu dilaksanakan secara swakelola. Gedung tersebut dibangun diatas tanah seluas 300 m2 yang dibeli dari tanah milik warga masyarakat.

Pelaksanan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Padas dalam pengembangan bidang simpan pinjam sangat berjalan bagus. Dari total pinjaman Rp. 4 milyar yang di pinjam 0,02 persen yang menunggak. Selain itu, hasil yang dicapai dari kegiatan PNPM ini sangat dirasakan besar manfaatnya bagi masyarakat, antara lain peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi dan sarana prasarana, pendidikan, kesehatan dan peningkatan kualitas hidup lainnya.

Dalam sambutan Bupati mengungkapkan, PNPM sudah banyak berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kepada para pengelola, ia berharap agar eks PNPM hendaknya senantiasa dilaksanakan sesuai aturan, tepat sasaran dan jauh dari penyimpangan.

Program PNPM merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan pembangunan desa. Sehingga melalui program ini, diharapkan akan mampu memacu pertumbuhan ekonomi, mendorong kemajuan di berbagai bidang kehidupan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kedepan Budi Sulistyono mengajak kepada eks PNPM, bagaiman UPK ini bisa membidangi di bidang pertanian. Masyarakat desa kita paling banyak di duduki dengan profesi  petani, bidang pertanian merupakan letak strategis yang harus di sentuh untuk menyejahterahkan petani kita. Petani kita akhir – akhir ini lagi gelisah dengan harga gabah yang di dibawah HPP dari bulog. PNPM mempunyai manajemen yang teratur dan sangat bagus, mempunyai SDM yang bagus, bagaimana upk bisa mengelola bidang pertanian dengan membeli gabah para petani.

Ngawi, 29 Maret 2015 di Pendopo Wedya Graha Kabupaten Ngawi diselenggarakan Acara Sosialisasi Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Acara ini dihadiri oleh Bupati Ir. Budi Sulistyono, Komisi IV DPR RI Bp. Gatot sucito, Komisi II DPR RI Bp. Sirmadji, Ketua DPRD Ngawi Bp. Dwi Rianto Djatmiko, Sekda DR. Siswanto MM., Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan(DJPK) kementerian Keuangan  Bp. Putut Hari Setyaka, Kepala SKPD, Perangkat Desa dan Pendamping Desa se-Kabupaten Ngawi.

Putut Hari S. dalam sambutannya menjelaskan bahwa adanya Dana Desa adalah untuk melaksanakan Undang-undang No.  6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, yang mana pada bulan Januari 2015 harus dilaksanakan.  Pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, bahkan nasional tergagap-gagap dalam melaksanakan kebijakan ini, karena langsung masuk tahap implementasi tanpa melalui tahap transisi. Kementerian Keuangan berkomitmen dengan DPR RI khususnya Komisi XI  untuk bersosialisasi secara luwes ke seluruh kabupaten yang mempunyai  desa di seluruh Indonesia. Pada tahun 2015 sudah dilakukan  sosialisasi di 180 kabupaten, tahun 2016 ini mentargetkan seluruh kabupaten yang tersisa. Tujuan sosialisasi adalah agar kita semua, perangkat desa , perangkat kecamatan, kabupaten atau pemerintah pusat  mempunyai persepsi yang sama mengenai aturan-aturan yang ada pada Undang -undang Desa dan aturan pelaksanaannya.

Budi Sulistyono dalam sambutannya mengatakan bahwa pemerintah desa diberi kewenangan penuh  dalam mengelola Dana Desa, dan mengingatkan kepada perangkat desa untuk bertanya tentang aplikasi penggunaan dana desa yang akan dikelola. Saat ini pemerintah desa mendapatkan Dana Desa sebesar  1 milyar, dan nanti pada tahun 2017 Dana Desa naik menjadi 2-3 milyar.

Wakil Bupati Ony Anwar Resmikan Kantor UPK Kec.Pitu

Bertempat di Desa Ngancar Kec.Pitu Wakil Bupati Ony Anwar meresmikan Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Pitu Senin (24/03/2016). Acara tersebut ditandai dengan prosesi gunting pita disaksikan oleh Ony Anwar didampingi Camat dan pengurus UPK dan tokoh masyarakat setempat.

Dalam sambutannya Wakil Bupati antara lain mengatakan, pembanngunan gedung Kantor UPK  dan BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa) merupakan langkah penting dan tepat berupa kebijakan pembangunan yang menitikberatkan kepada azas desentralisasi dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan partisipatif yang didanai oleh pemerintah melalui eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri perdesaan serta tingkat swadaya masyarakat yang begitu tinggi dan semangat dalam meningkatkan pembangunan.

Eks-PNPM mandiri perdesaan menurut Ony Anwar merupakan program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Eks PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari program pemerintah yang berupa penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efesiensi dan efektifitas kegiatan serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Selain itu program ini juga sangat membantu dalam mendukung pembangunan Kab.Ngawi yang nantinya akan menjadikan Kec.Pitu menjadi kawasan industri. Ony Anwar juga berpesan kepada semua anggota harus berhati-hati dalam mengelola dans eks-PNPM karena meski program sudah dihapus oleh pemerintah dan tidak ada pengawasan diharapkan anggota harus menjaga aset ini dengan baik agar tidak terjadi penyelewengan dan mengakibatkan masalah dikemudian hari.

Ketua UPK  Kasno dalam laporannya menyampaikan bahwa pembangunan gedung ini diharapkan akan meningkatkan kinerja para anggota eks-PNPM semakin eksis meski program ini sudah dihapus oleh pemerintah. Kasno juga berharap eks-PNPM ini semakin maju dan membantu pemerintah daerah dalam membangun Kab.Ngawi khususnya Kec.Pitu. Gedung ini dibangun dari surplus anggaran yang ada dalam eks PNPM yang ada di Kec.Pitu.