Persatuan Wartawan Ngawi (PWN) dalam menyambut Hari Pers Nasional (HPN) ke-67 yang jatuh pada 9 Februari 2013, gelar Workshop Bahasa Jawa. Sementara PWN merupakan atap dari 23 media cetak maupun elektronik menyadari tanggung jawabnya sebagai kontrol sosial terhadap sendi kehidupan bernegara secara dinamis,(9/2).

Dasar inilah yang menjadi bijakan PWN melaksanakan Workshop Bahasa Jawa yang di ikuti 1.050 peserta dari para guru setingkat SD, SMP dan SMA di gedung serbaguna Eka Kapti Ngawi.

“Alasanya sekarang ini penguasaan bahasa Jawa terutama bagi generasi penerus sangat terlihat mulai terkikis akibat masuknya budaya lain yang tidak menitik beratkan etika kita sebagai bagian dari masyarakat Jawa,” ujar Kasmiyanto, ketua PWN.

Selain itu Kasmiyanto menyebutkan, sebagai insan pers harus menjaga kredibilitasnya dan jangan sampai terperosok dramatisasi fakta palsu dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu dirinya menguraikan bagaimana histori dari PWN sendiri hadir sesuai perkembangan pers mendasar eranya.

“Intinya dengan workshop sehari ini apalagi sesuai temanya membedah tata bahasa Jawa maka bisa dikatakan bagaimana menjawab serta sikap PWN atas pelaksanaan peringatan HPN sekarang,” tandas Kasmiyanto. Kemudian Workshop Bahasa Jawa selama satu hari ini dibuka langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ngawi, Drs.Siswanto,MM yang dihadiri seluruh jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpinda) Kabupaten Ngawi.

Pemaparan materi dalam Workshop Bahasa Jawa menghadirkan pakar sastra sekaligus budayawan Jawa seperti Drs.Amir Mahmud,M.pd kepala Balai Bahasa Jawa Timur, Drs.Sunarko Budiman,Mk.Pd ketua sanggar Triwida Jawa Timur dan Dahono sastrawan dari Ngawi.

Dalam kesempatan tersebut Drs.Siswanto,MM mengapresiasi positif kepada PWN yang telah melaksanakan Workshop Bahasa Jawa sebagai kepedulian melestarikan kekayaan adat serta budaya Jawa.

“Media saat ini sesuai eranya tampil lebih elegant sesuai harapan masyarakat,” terang Drs.Siswanto,MM. Jelasnya, kegiatan semacam workshop terlebih bersentuhan langsung dengan dunia pendidikan sangat perlu sebagai bentuk stimulant untuk menyadarkan seluruh komponen yang ada terutama guru bagaimana melestarikan budaya Jawa baik sastra maupun lainya terhadap anak didik.

Dalam waktu yang sama saat pemaparan materi Workshop Bahasa Jawa kepada ribuan peserta Drs.Sunarko Budiman,Mk.Pd berpendapat, seorang pendidik khususnya bahasa Jawa sangat perlu pembinaan berkesinambungan dalam penguasaan materi serta metode. Apalagi sesuai Permenneg PAN dan RB No.16 Tahun 2009 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) sebagai dasar peningkatan Penilaian Kinerja Guru (PKG) (sinarngawi)

Pemprov Jatim menargetkan pada Maret 2013, angka kemiskinan Jatim mengalami penurunan sebesar 1,4% dari semula 13% menjadi 12,6%. Salah satu upaya penurunan tersebut yakni melalui sejumlah program yang langsung memberikan manfaat bagi masyarakat miskin khususnya di pedesaan,yakni Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

Hal itu disampaikan Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo dalam Peluncuran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan tahun 2013 di Surabaya, Sabtu (2/2).

Dikatakannya, untuk mewujudkan hal itu, perlu upaya dan kerja yang luar biasa agar target terealisasi. Bukan tidak mungkin, target tersebut terpenuhi, karena selama beberapa tahun terakhir, angka kemiskinan di Jatim mengalami penurunan. “Bisa jadi penurunannya akan melampaui angka yang kita targetkan,” ujarnya.

Selama tiga tahun terakhir, kemiskinan di Jatim mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2009, jumlah rakyat miskin di Jatim sebanyak 6,022 juta orang atau 16,68% nasional. Pada September 2012, jumlah rakyat miskin Jatim menjadi 13,08% dari nasional  atau mengalami penurunan kemiskinan 3,6% selama 2009 -2012.

Jika dibandingkan dengan penurunan kemiskinan secara nasional, di Jatim selalu diatas rata-rata nasional. Ada satu juta lebih penduduk miskin di Jatim yang telah dientaskan dari kemiskinan selama 3,5 tahun ini. Salah satu kunci penurunan kemiskinan di Jatim dipengaruhi adanya program PNPM pedesaan.

Menurutnya, progress yang dihasilkan PNPM Pedesaan yang luar biasa, Bank Dunia  memberikan penghargaan karena membantu mengangkat perekonomian di pedesaan. Kedepannya diharapkan  angka kemiskinan kita  mencapai 10 – 11%, bukan hal mudah, tapi dengan upaya bersama hal tersebut bias tercapai.

Kepala Bapemas Jatim, Zarkasi mengatakan, PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998.

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp 750 juta sampai Rp 3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk.

PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan dana langsung dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang disalurkan ke rekening kolektif desa di kecamatan. Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai hibah untuk membangun sarana/ prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan.

Setiap penyaluran dana yang turun ke masyarakat harus sesuai dengan dokumen yang dikirimkan ke pusat agar memudahkan penelusuran. Warga desa, dalam hal ini TPK atau staf Unit Pengelola Kegiatan (TPK) di tingkat kecamatan mendapatkan peningkatan kapasitas dalam pembukuan, manajemen data, pengarsipan dokumen dan pengelolaan uang/ dana secara umum, serta peningkatan kapasitas lainnya terkait upaya pembangunan manusia dan pengelolaan pembangunan wilayah perdesaan. (jatimprov.go.id)