![](https://suara.ngawikab.go.id/wp-content/uploads/2024/09/WhatsApp-Image-2024-09-04-at-15.06.45-1020x510.jpeg)
52 Ribu Honorer Kategori 1 Telah Ditetapkan Formasinya
Humas BKN, Sebanyak 52 ribu formasi tenaga honorer kategori 1 untuk 29 instansi pusat dan 413 instansi daerah telah diserahkan ke masing-masing instansi pusat dan BKD provinsi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyerahan ini dilakukan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan CPNS Dari Tenaga Honorer yang dilaksanakan di Gedung Manggala Wanabakti, Rabu (19/12).
Jumlah ini merupakan jumlah sementara dari hasil pelaksanaan Quality Assurance yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai tindak lanjut uji publik atas 71 ribu tenaga honorer yang diumumkan sebelumnya.
Acara Rakornas dibuka oleh Sekretaris Utama KemenPAN-RB Tasdik Kinanto. Dalam pidatonya, Tasdik menjelaskan bahwa pemerintah menginginkan supaya dapat mengambil keputusan didasarkan data yang benar tanpa menzholimi. Tasdik juga menegaskan bahwa jumlah formasi yang diberikan belum semuanya, karena masih ada daerah yang proses pemeriksaannya masih berjalan.
Menteri PAN-RB Azwar Abubakar dalam pengarahannya menjelaskan bahwa PNS yang tertinggal ini (honorer-red) harus sesuai dengan syarat dan kualitas sehingga dapat mewujudkan birokrasi yang bersih (dari KKN dan politisasi), kompeten serta melayani kepada masyarakat. Azwar Abubakar juga menjelaskan bahwa pembina kepegawaian kedepan adalah Sekretaris Daerah. “Ke depan Pembina kepegawaian adalah Sekretaris daerah (Sekda), tentunya Sekda dengan Pembinaan dengan cara yang benar, dengan metode cek dan ricek,” ujar Azwar Abubakar.
Sementara itu Direktur PLP Bidang Polsoskam Lainnya BPKP Bonardo Hutauruk menjelaskan bahwa pengumuman awal tenaga honorer kategori 1 merupakan uji publik dan bukan pengumuman final. “Dengan adanya uji publik, banyak pengaduan yang berdatangan sehingga menghasilkan tiga kegiatan,yakni Verifikasi Ulang, Quality Assurance dan Audit dengan Tujuan Tertentu,” jelas Bonardo. Lebih lanjut Bornado menegaskan bahwa masuknya BPKP untuk memberikan keyakinan yang memadai dengan memastikan data yang dimasukkan benar-benar sesuai dengan peraturan dan tidak membahas masalah kebijakan.
Mekanisme Penetapan NIP CPNS untuk tenaga honorer juga disampaikan dalam acara tersebut. Pembahasan materi ini disampaikan langsung oleh Deputi Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun BKN Sulardi. Hadir dalam acara ini Kepala BKN Eko Sutrisno, para pejabat di lingkungan KemenPAN-RB, BKN, BPKP dan juga undangan dari 33 instansi Pusat serta 413 instansi daerah. Proses pemberkasan di BKN saat ini sudah menggunakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) sehingga tidak lagi menggunakan formulir D1A. Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan SAPK dapat dilihat di www.bkn.go.id atau menghubungi Kantor Pusat BKN atau Kantor Regional BKN. (bkn.go.id)
Usai Tanam Pohon Ukhuwah, MUI Ajak Berantas Prostitusi
Menindaklanjuti program nasional menuju Indonesia Hijau, tidak kurang 12 ribu pohon jati dan buah buahan diserahkan ke masyarakat setempat oleh LDII. Gerakan penghijauan ini juga didukung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim, PWNU Jatim, Dekan IAIN Sunan Ampel Surabaya, Pemkab Ngawi, PD Muhamadiyah dan Perhutani, Sabtu (22/12).
LDII dalam beberapa hari sebelumnya melakukan bedah rumah warga di Desa Kendal dengan ditandai penyerahan kunci rumah oleh Ketua Umum MUI Jawa Timur KH. Abdusshomad Buchori .
Ketua DPW LDII Provinsi Jawa Timur, Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc, menjelaskan gerakan penghijauan yang dilakukanya sudah berjalan mulai tahun 2007 yang ditandai penanaman pohon di Kabupaten Jombang sebanyak 40 ribu pohon.
“Cara kita menjalin persatuan terhadap umat melalui ukhuwah ini sehingga dengan gerakan penghijauan penanaman pohon bersifat produktif kedepanya sesuai harapanya akan tertata kesejahteraan hidup, selain program ini akan terus kita lakukan dalam upaya melestarikan lingkungan buat anak cucu nanti,” terangnya.
Selanjutnya kegiatan penghijauan yang dipusatkan dilapangan Desa Kendal tersebut ditandai penanaman pohon ukhuwah berupa bibit pohon sawo kecik oleh Wakil Bupati Ngawi Ony Anwar ST, Ketua DPW LDII Jatim Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc, Ketua Umum MUI Jatim KH. Abdusshomad Buchori , Ketua PWNU Jatim KH Mutawakkil Alallah, Dekan IAIN Sunan Ampel serta unsur lainya seperti PD Muhamadiyah Ngawi dan PC NU Ngawi.
Yang menarik dalam kegiatan gerakan penghijauan tersebut saat Ketua Umum MUI Jawa Timur KH. Abdusshomad Buchori memberikan ceramahnya sebagaimana tekadnya dalam memberantas prostitusi di Jawa Timur. Ungkapnya, selama prostitusi masih merajalela pembangunan yang di programkan oleh pemerintah akan tumpul.
“Indonesia merupakan Negara besar dan kaya maka tidak akan berati sama sekali kalau prostitusi ini dibiarkan,” jelasnya. Untuk menata moral menuju kesejahteraan bersama sesuai tekadnya akan mengikis habis prostitusi terlebih kejahatan maksiat tersebut apapun alasanya tidak sesuai dengan agama maupun dasar Negara Indonesia.
Saat ini MUI Jatim dan Pemprov Jatim bekerjasama dalam pencegahan dan penanggulangan prostitusi, serta woman trafficking. Untuk itu Majelis Ulama Jawa Timur bersama tokoh masyarakat dari berbagai ormas Islam di Jawa Timur bertekad mendukung pemerintah Propinsi Jawa Timur yang ingin menata kota bebas dari prostitusi melalui penutupan tempat-tempat prostitusi.
Langkahnya, merevitalisasi peran dan fungsi komite penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kabupaten/Kota sebagai wadah pengorganisasian dalam penanganan Pekerja Sex Komersial (PSK). Sesuai data tempat prostitusi di Jawa Timur terdapat 47 lokalisasi PSK dengan 1.031 mucikari dan 7.127 PSK yang tersebar di 33 Kabupaten/Kota.
Dari jumlah tersebut 6 lokalisasi, 534 mucikari dan 2.231 berada di Kota Surabaya. Dengan tekad ini MUI Jatim bersama sekitar 37 ormas Islam akan terus memerangi prostitusi. Dengan melakukan koordinasi dengan stakeholder yang terkait dalam proses penutupan lokalisasi yang ada di Jatim, termasuk dengan pemerintah Provinsi Jatim dan kabupaten/kota se-Jatim. (sinarngawi)
Polres Ngawi Siapkan Personel Amankan Natal Dan Tahun Baru
Kepolisian resort (Polres) Ngawi gelar operasi pengamanan jelang Natal dan Tahun Baru, yakni Operasi Lilin 2012 dengan melakukan apel siaga di Alun-alun Merdeka Ngawi, kemarin Jum’at (21/12). Operasi pengaman ini sendiri selain melibatkan ratusan personal kepolisian juga melinatkan unsur TNI dan Satpol PP Kabupaten Ngawi.
Meskipun eskalasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Ngawi sendiri cukup kondusif akan tetapi untuk mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan diperlukan ditingkatkan.
Seperti penjelasan Kasubaghumas Polres Ngawi, AKP.Lilik Sulastri, jajaranya mengerahkan sekitar 300 personil kepolisian yang akan disebarkan dibeberapa titik pengamanan.
“Personil itu nantinya akan ditempatkan beberapa tempat yang dianggap rawan terjadinya tindak kriminal terlebih menjelang perayaan Natal sehingga Gereja yang ada di Ngawi ini akan menjadi titik fokus pengamanan,” ungkap AKP.Lilik Sulastri.
Selain itu tempat keramaian juga tidak lepas dari prioritas pengamanan, jelasnya lagi di wilayah hukumnya saat ini ada 85 Gereja yang tersebar di 19 kecamatan. Dan yang lebih menjadi kewaspadaan pada perayaan Natal di tahun ini terutama Gereja yang ada di wilayah Sine.
“Karena daerah itu merupakan perbatasan langsung dengan Jawa Tengah terutama Kabupaten Karanganyar,” katanya.Namun demikian imbuh AKP.Lilik Sulastri, bukan berati wilayah lain pengamanan Gereja terabaikan.
Hanya saja dirinya menyebutkan sebanyak 32 Gereja sudah merayakan Natalnya dan tinggal sisanya akan melaksanakan sesuai jadwal perayaan yakni 25 Desember mendatang.
Sebelum perayaan misa Natal sendiri akan dilakukan pemeriksaan intensif disetiap sudut Gereja menggunakan metal detector sedangkan para jamaah juga tidak lepas dari mirror detector.
Sementara untuk lingkup dalam kota Ngawi juga disiagakan 3 pos pemantau keamanan seperti perempatan Banyakan, Margomulyo dan perempatan di timur alun-alun. Selain itu sebelum jatuhnya hari’H’ jajaran Polres Ngawi guna mempersiapkan system pengamanan melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait.
Tidak hanya itu saja untuk memberikan kenyamanan pada perayaan Natal dan Tahun Baru pihaknya mengintensifkan patroli baik internal Polres Ngawi maupun ditingkat Polsek. (sinarngawi)