Rapat Koordinasi Menuju “Ngawi Smart City”
Pada hari Kamis, 23 Juni 2016 bertempat di Ruang Rapat Sekda, Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi Dr. H. Siswanto, M.M. didampingi Asisten I bidang Pemerintahan Drs. Budiono, M.Si memimpin jalannya rapat tindak lanjut koordinasi menuju “Ngawi Smart City”, dalam rapat ini dihadiri juga oleh berbagai Dinas dan Badan di lingkup Pemkab Ngawi dan juga pihak PT. Telkom Ngawi sebagai penyedia jasa jaringan internet. Adapun dalam rapat ini dibahas mengenai cita-cita Bupati Ngawi menuju Ngawi Smart City, yang nantinya diharapkan setiap kegiatan Pemerintahan Daerah dapat dijalankan dengan sarana dan prasarana digital. Konsekuensi logisnya tentu membawa tuntutan yang besar kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengembangkan pelayananya ke arah akses digital, sehingga setiap program dan kegiatan diharapkan langsung bisa diakses oleh masyarakat Kab. Ngawi selain itu juga diharapkan dapat memudahkan kontrol dan pengawasan serta pelaksanaan kegiatan bisa dijalankan secara efektif dan efisien.
Pada dasarnya sebuah smart city ini sangatlah bergantung kepada Teknologi Informasi, karena dengan peningkatan manajemen Teknologi Informasi maka akan membuka peluang
Rapat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan PT.PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Madiun
Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Kab. Ngawi, Drs. Budiono, M.Si pada hari Rabu, 22 Juni 2016 bertempat di ruang rapat sekda lantai II memimpin jalannya rapat perjanjian kerjasama antara Pemkab Ngawi dengan PT. PLN (Persero) distribusi Jatim area Madiun. Dalam rapat ini disepakati mengenai perjanjian kerjasama tentang pemungutan dan penyetoran pajak penerangan jalan (PPJ) dan pembayaran rekening listrik Pemkab Ngawi. Adapun tujuan dibuatnya perjanjian kerjasama ini antara lain yaitu :
- Untuk menjamin kelancaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kab. Ngawi yang berasal dari PPJ.
- Untuk menjamin kelancaran pelunasan rekening listrik Pemkab Ngawi kepada PLN.
- Untuk melakukan pengawasan dan penertiban PJU-Swadaya (ilegal).
- Untuk meningkatkan efisiensi pembayaran rekening listrik Pemkab Ngawi melalui meterisasi PJU.
Bupati Ngawi Buka MUSRENBANG RPJMD 2016 Rencanakan Pembangunan 5 Tahun
Ngawi, 9 Juni 2016 di Pendopo Wedya Graha Kabupaten Ngawi diselenggarakan Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dalam Rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2021 (MUSRENBANG RPJMD). Acara ini dihadiri Bupati Ngawi Ir. Budi Sulistyono, Wabup Ony Anwar, ST.,MH., Sekda DR. Siswanto MM., Ketua DPRD Dwi Rianto Djatmiko SH.,Perwakilan dari Bappeprov Propinsi Jawa Timur, Perwakilan Bappeda dari Kabupaten Tetangga, USPIMDA, Kepala SKPD, Camat se Kabupaten Ngawi.
MUSRENBANG RPJMD dilaksanakan atas dasar Undang-undang No. 25 tahun 2014 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang No. 9 Tahun 2015. Maksud dilaksanakan MUSRENBANG RPJMD adalah sebagai forum antar pemangku kepentingan, stake holder dalam rangka menampung saran, pendapat, dan masukan dalam menentukan program prioritas pembangunan jangka menengah di Kabupaten Ngawi untuk 5 tahun kedepan. Tujuan acara ini untuk mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keterpaduan antara rancangan renstra satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi dan RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2021
Budi Sulistyono dalam sambutannya mengatakan bahwa untuk mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Ngawi maka kebijakan dan prioritas pembangunan ditetapkan dalam MUSRENBANG, dan mengharapkan visi dan misi kepala daerah dapat terwujud dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Untuk mewujudkan visi perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Ngawi tahun 2016, bupati memproritaskan pembanguna Sapta Cita, yaitu: 1.Menanggulangi Kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan; 2.pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta berdaya saing; 3.meningkatkan kualitas infrastruktur sesuai dengan daya dukung lingkungan dan fungsi ruang; 4.mengembangkan iklim usaha dan ekonomi kerakyatan berbasis agraris; 5.pembaharuan tata kelola pemerintahan daerah dan desa serta pelayanan publik yang baik, bersih, dan akuntabel serta peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintahan melalui peningkatan kinerja; 6.meningkatkan budaya berlandaskan kearifan dan keagamaan dalan suasana yang kondusif; 7.meningkatkan kondusifitas daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan sebagai barometer pembangunan di Jatim.