Pemkab Ngawi, Gelar Tes Kompetensi P3K
Pemerintah Kabupaten Ngawi gelar tes kompetensi rekrutmen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) bertempat di SMK Negeri 1 Ngawi, Sabtu (23/02). Seperti yang disampaikan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Yulianto Kusprasetyo tes kompetensi kali ini diikuti 167 peserta yang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi administrasi. “Tes kompetensi nanti akan terbagi menjadi dua session, untuk yang pertama diikuti 151 peserta, dan kedua dengan jumlah 16 peserta,” ungkap Yulianto.
Masih menurut Yulianto ada tiga kategori yang mengikuti seleksi kali ini, diantaranya eks Kategori II Guru, tenaga kesehatan, Tenaga Harian Lepas (THL) – Tenaga Tugas Bantu Penyuluh Pertanian (TBPP),” terangnya. Dan, tes kompetensi ini dilakukan dengan berbasis Computer Assisted Test (CAT), yang berisi materi soal yang dibuat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) “ Terdiri dari materi kompetensi teknis dan manajerial masing-masing 40 butir dan kompetensi sosiokultural 10 butir,” terangnya.
Kepala BKPP tandaskan seleksi P3K tidak berhenti sampai pada tahapan ini saja, tapi ada kelanjutannya, yakni tes wawancara yang juga berbasis komputer dengan waktu 20 menit untuk menyelesaikan 10 soal. “Materi dalam tes wawancara ini adalah moralitas dan integritas,” tuturnya.
Dalam rekrutmen P3K, Yulianto jelaskan nilai passing grade (ambang batas) kelulusan telah ditetapkan pusat, “Ketetapan itu dalam Peraturan Menpan RB Nomor 4 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian,” beber Yulianto. Sementara nilai ambang batas dalam seleksi P3K ini untuk kompetensi teknis, manajerial, serta sosial kultural paling rendah 65 (akumulatif), dan nilai kompetensi teknis paling rendah 42. “Jadi peserta harus mampu melampaui semua nilai ambang batas tersebut, termasuk tes kompetensi dan wawancara,” katanya.
Sementara menurut Didik Kuntono salah satu peserta tes P3K, mengatakan tes seleksi ini diharapkan mampu memberikan angin segar bagi eks K II Guru untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah. “Inilah yang ditunggu – tunggu oleh kami, semoga seleksi ini nantinya bisa sukses serta mampu mengakomodir semua yang ada di Kabupaten Ngawi,” ucap Didik berharap.(nf/kominfo)
Yang Juga Menarik
Study Teknis Diskominfo Ngawi, Ajak Puluhan Jurnalis
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi adakan Study Teknis ke Yogyakarta, Kamis (21/02) dengan mengajak puluhan jurnalis wilayah kerja Ngawi dengan mengunjungi PT. BP Kedaulatan Rakyat (KR) yang merupakan salah satu perusahaan Pers tertua di Indonesia pasca kemerdekaan serta disambut langsung Redaktur Pelaksana, Joko Budhiarto.
Dikesempatan ini, rombongan diajak melihat proses produksi koran KR yang saat ini memiliki oplah hampir seratus ribu lebih, seperti yang disampaikan Joko Budhiarjo dalam forum diskusi disela kegiatan ini. Joko juga terangkan sejarah berdirinya KR dan strategi eksistensinya sampai sekarang. “Kami selama ini lebih mengedepankan nilai budaya dalam pemberitaan, ibaratnya ngono yo ngono tapi ora ngono,” ujar Joko.
Menurutnya, hal tersebut seperti yang selalu diajarkan pendiri KR, HM. Samawi dan M. Wonohito sejak terbit 27 September 1945, “Koran kita pun juga sempat dicekal pihak penjajah, karena mereka khawatir pemberitaan KR, bisa mempengaruhi rakyat untuk menentang penjajah. Makanya tidak mengherankan kalau penjajah itu tidak suka bangsa yang dijajahnya itu cerdas karena nantinya bisa memberontak,” ungkapnya. Lebih lanjut, Joko sampaikan bahwa KR pada masa penjajahan adalah salah satu alat perjuangan, yang selalu ada untuk rakyat khususnya Yogyakarta, “Meskipun pernah dibredel, KR bisa kembali terbit dan eksis sampai saat,” ujarnya.
Meskipun demikian Joko tidak menampik jika saat ini perusahaan pers kondisinya sudah berbeda, akibat perkembangan teknologi dan informasi, “Media idealis saat ini mungkin sulit ya, karena lebih ke media industri. Namun kita disini masih menjaga betul nilai yang selalu ditanamkan para pendahulu kita terutama untuk pemberitaan, nyatanya kita masih bisa memiliki segmen tersendiri,”jelasnya.
Sementara menurut Kepala Diskominfo Ngawi melalui Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, Fuad Misbahuddin Fahmi ungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan tentang media massa, termasuk manajemen ataupun redaksionalnya. “Kita kesini sangat ingin belajar dan mengetahui bagaimana proses didalam kegiatan media, selain itu juga silaturahmi bersama rekan – rekan media dalam rangka Hari Pers 2019 ini,” kata Fuad disela sambutannya. Fuad juga katakan bahwa KR menjadi tujuan kegiatan ini sebab KR mampu eksis selama 74 tahun lamanya.
Beragam pertanyaan diajukan peserta studi teknis, dalam session tanya jawab kali ini, terutama yang berkaitan dengan strategi KR dalam menjaga eksistensinya dengan Joko Budhiarto.
Disela kegiatan ini peserta juga berkesempatan ke Taman Tebing Breksi di Kecamatan Prambanan Sleman Yogyakarta. Dan, dilanjutkan dengan arung jeram di aliran sungai Elo Kabupaten Magelang. (red/kominfo)
Yang Juga Menarik
Pelantikan Pengurus Peradi Ngawi Periode Tahun 2018 – 2023 Wabup Ony Anwar Minta Peradi Berperan dalam Pembangunan Ngawi
Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) periode 2018 – 2023 gelar acara pelantikan Pengurus Peradi dan Pengurus Pusat Bantuan Hukum Cabang Ngawi di Convention Hall Notosuman Watualang, Rabu (20/02).
Hadir dalam acara yang bertema Mengenalkan Peran dan Eksistensi Peradi Ngawi Demi Tegaknya Keadilan, Wakil Bupati Ngawi Ony Anwar, Ketua Umum DPN Fauzie Yusuf, Sekretaris Jenderal DPN Peradi, Thomas E Tampubolon, Kepala Kejaksaan Tinggi Ngawi, Ketua Pengadilan Negeri Ngawi, Ketua Pengadilan Agama serta tokoh masyarakat.
Ony Anwar dalam sambutannya sampaikan di kepengurusan Peradi yang baru bisa bersinergi dengan Pemerintah dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat terutama bagi kalangan kurang mampu. “Adanya permasalahan hukum di kalangan masyarakat kurang mampu, kami berharap keberadaan pusat batuan hukum Peradi di Ngawi bisa memfasilitasi dengan baik,” kata Ony Anwar
Selain itu, juga bisa membantu monitoring anggaran Pemerintah sehingga dapat meminimalisir tindakan melanggar hukum, “Dan, Peradi juga bisa ambil bagian dalam pembangunan Kabupaten Ngawi,” lanjut Wabup.
Sementara menurut Fauzie Yusuf Hasibuan kesadaran hukum sangatlah penting, dalam mengurangi terjadinya pelanggaran hukum, “Banyaknya pelanggaran hukum karena ketidaktahuan masyarakat tentang hukum, tentunya dengan kehadiran Peradi proses percepatan pengetahuan akan hukum akan semakin cepat,” ungkap Fauzie
Ketua Peradi Ngawi terpilih, Gembong Pramono Setya ungkapkan seluruh Pengadilan Negeri dan Agama di Kabupaten atau Kota harus mempersiapkan membentuk cabang Peradi minimal 15 Advokat mendasar Musyawaran Nasional di Makassar tahun 2017 lalu. “Di Peradi Ngawi ada 21 orang yang bersertifikat Advokat Indonesia,” pungkasnya. (nf/kominfo)
Yang Juga Menarik
