Pemerintahan - page 258

Bertempat di Hall Hotel Sukowati Ngawi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) gelar rapat koordinasi Pengawasan dan Pemantauan Orang Asing di Kabupaten Ngawi Selasa (3/11/20) dan dibuka secara resmi oleh , Sekretaris Daerah Ngawi Mokh. Sodiq Triwidiyanto.

Hadir dalam acara ini, Kepala Kantor Kesbangpol Ngawi, Kusumahadi Widjajanto Camat, Kapolsek, Danramil Se Kabupaten Ngawi dan narasumber dari Dandim 0805 Ngawi, Letkol Inf Totok Prio Kismanto, Kepala Sub Bagian Penindakan Kantor Imigrasi Kelas II Madiun, Pandu Bayuaji dan Kasat Intelkam Polres Ngawi AKP, Marwanto.

Sekda Kab. Ngawi Mokh. Sodiq Triwidiyanto dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini sebagai upaya menyamakan persepsi lintas sektoral melakukan pengawasan orang asing yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi, “Apalagi mengingat sampai saat ini untuk orang asing di Ngawi yang relatif banyak berada di Ponpes Gontor Putri,” katanya.

Sementara menurut Dandim 0805 Ngawi, Totok Prio Kismanto orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia (WNI) serta dalam hal lalu lintas atau keluar masuk ke wilayah Indonesia, “Dan pengawasannya dalam menjaga kedaulatan negara sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Kantor Imigrasi,” kata Dandim 0805 Ngawi ketika menyampaikan materi.

Selain itu dikatakan bahwa faktor pendorong warga asing berada di Indonesia, diantaranya letak geografis, ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA), perindustrian, teknologi informasi, perdagangan dan kontruksi, dengan kondisi ini ditandaskan perlu adanya pemantauan dari Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) terdiri Kantor Imigrasi, Kesbangpol,TNI,Polri dan petugas dari Kecamatan, “Orang asing yang perlu dipantau adalah seperti diplomat atau tamu VIP, tenaga ahli, akademisi, konsultan asing, wartawan, shooting film asing, peneliti asing, rohaniawan asing dan organisasi masyarakat (ormas) asing,” terangnya.

Sementara Kasat Intelkam Polres Ngawi AKP Marwanto menyampaikan bahwa salah satu tugas unit intelijen adalah melakukan pengawasan terhadap orang asing, dengan teknik penyelidikan diseluruh Indonesia, “Semua warga negara asing (WNA) yang berada di Indonesia akan dimonitoring, dan apabila diantara mereka terbukti melanggar akan mendapatkan sanksi, serta akan dilihat jenis pelanggarannya. Jika berkaitan dengan keimigrasian maka menjadi tanggung jawab Imigrasi, serta kalau berhubungan dengan tindak pidana maka proses hukumnya di Kepolisian,” tandasnya.

Sedangkan dari Kantor Imigrasi kelas II Madiun, Pandu Bayuaji menjelaskan bahwa pihaknya dalam melakukan pengawasan orang asing dengan menerapkan Selective Policy atau kebijakan memilah warga asing yang hendak masuk Indonesia yang hanya memiliki manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan, “Pengawasan akan dilakukan di masing-masing Kantor Imigrasi. Saat ini kami sedang membangun sistem pengawasan orang asing secara terintegrasi, sehingga bisa langsung terhubung dengan Imigrasi pusat,” jelas Pandu. (Kominfo)

Bupati Ngawi, Budi Sulistyono membuka konsultasi publik proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Agro Wisata Ngrambe Ngawi Planetarium Agro Park di Hall Convention Center Kurnia, Senin (02/11/20).

Acara ini dihadiri Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur, Bimo, dan sejumlah perwakilan dari PT. Taram serta Thomas dari Institut Teknik Surabaya (ITS).

Dalam kegiatan ini Bupati Ngawi, mengatakan bahwa Kabupaten Ngawi memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan menjadi obyek wisata. “Dan, dalam konsultasi publik ini, kita mempunyai rancangan yang luar biasa dengan planetarium Agro Park yang bisa menjadi andalan,” kata Budi Sulistyono.

Bupati Ngawi juga menyampaikan bahwa konsultasi publik ini sebagai sarana untuk mendengarkan tanggapan atau masukan terhadap rancangan proyek tersebut, “Sehingga publik mengerti dan bisa menyempurnakan rancangan – rancangan yang telah dibuat,” ujarnya.

Menurut Budi Sulistyono keberadaan planetarium tersebut tidak banyak di respon daerah lain, “Tapi Kabupaten Ngawi meresponnya sebagai daya tarik yang tidak ada di tempat lain, sekaligus memiliki value jual yang bagus,” lanjutnya.

Dikatakan Budi Sulistyono KPBU itu yang merancang desain dan merencanakan proyek, sedangkan penyusun anggarannya adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), dan Bappeda Jatim yang menawarkan ke investor, “Ya tentu saja ini belum final, nanti setelah ada investor yang tertarik dengan prospek bisnis ini, nanti tentu saja akan dilakukan penyempurnaan dari investor untuk menghitung nilai jual, serta break event-nya untuk beberapa tahun kedepan,” terangnya.

Dengan kerjasama ini, Bupati Ngawi berharap Kabupaten Ngawi mampu menjadi mercusuar sektor pariwisata diwilayah sekitarnya, “Karena jika kita berbicara tentang planetarium, pastinya belum ada yang memilikinya. Dan, dengan begitu Ngawi akan menjadi pendobrak dan berbeda,” tandasnya.

Sementara paparan rancangan proyek yang dibuat Kementerian PPN/Bappenas disampaikan Biro Administrasi pembangunan Prov. Jatim dan PT. Taram yang disaksikan Kementerian PPN/ Bappenas melalui video converence.(Kominfo)

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) Jawa Timur, Mas Purnomo Hadi, Plt. Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Madiun, Karyadi melakukan kunjungan di Dinas Koperasi dan UMKM ( Usaha mikro kecil menengah) Kabupaten Ngawi, Sabtu (24/10/20)

Seperti yang disampaikan Kepala Dinkop dan UMKM Ngawi, Harsoyo bahwa kunjungan Wagub Emil Elestianto Dardak kali ini bertujuan untuk melakukan dialog bersama pelaku UMKM dan melihat beberapa produknya. “Kesempatan ini bisa sebagai sarana untuk menyampaikan kondisi penggiat UMKM dan anggota Koperasi Semoga Rezki Datang (Serena) yang saat ini juga terdampak pandemi Covid-19,” katanya.

Tidak hanya berdialog saja, Wagub Emil E. Dardak juga mengunjungi galeri Koperasi Serena dan penggiat usaha mikro coklat tempe dan batik, Widhi Nugraha. Emil mengatakan dari kunjungan tersebut terlihat sudah ada geliat pertumbuhan ekonomi, “Meskipun ada beberapa pelaku usaha mengeluhkan jumlah kunjungan pembeli, namun sudah ada yang beberapa mulai melakukan pengiriman ke daerah yang objek wisatanya dibuka. Dengan ini bisa diartikan signal – signal pertumbuhan di Kabupaten Ngawi sudah mulai tumbuh,” ujarnya.

Wagub Jatim, berharap penggiat usaha mikro terus lakukan terobosan dan inovasi terhadap produknya agar bisa bersaing dipasar global. “Dengan signal positif pertumbuhan ekonomi ini, diharapkan warga Jatim optimis ekonomi segera pulih kembali dan berputar untuk kebaikan bersama,” tuturnya.

Dikesempatan yang sama, Kadinkop dan UMK Jatim, Mas Purnomo Hadi mengungkapkan pihaknya siap membantu semua yang dibutuhkan anggota Koperasi dan penggiat UMKM di Kabupaten Ngawi.

“Kami siap membantu apa yang dibutuhkan oleh para penggiat UMKM dan juga para anggota Koperasi dengan program-program yang kami miliki dan pemerintah pusat Untuk mengembalikan perekonomian dimasa pandemi Covid-19 ini,” ungkapnya.

Dijelaskan Mas Purnomo Hadi, bantuan tersebut berupa pendampingan dalam melatih para penggiat UMK seperti membuat produk yang lebih menarik, “Selain itu juga memberi dana bagi pengusaha yang menjadi pelopor pertumbuhan ekonomi, yang nantinya dapat bergulir serta berkembang ke pengusaha lainnya,” pungkasnya. (Kominfo)

Teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian dari salah satu infrastruktur pembangunan. Pasalnya, memiliki peran terhadap seluruh aspek kehidupan, sehingga hal ini cukup mendapat perhatian tidak hanya Pemerintah tetapi juga seluruh pemangku kepentingan penggunanya. Apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, arus komunikasi dan informasi harus serba cepat, tepat dan tanpa adanya interaksi karena ada pembatasan sosial untuk pencegahan Covid-19.

Meskipun demikian, masih ada saja kelemahan terkait kesadaran akan pentingnya sistem keamanan pada kegiatan elektronik di setiap penggunanya termasuk perangkat daerah. Diantaranya, tidak tersimpannya data atau dokumentasi elektronik pada sistem jaringan baik perangkat lunak maupun perangkat keras karena tidak memiliki sistem pertahanan keamanan elektronik, bahkan keterbatasan akses data, keterbukaan data tidak konsisten, dan sebagian lagi harus berbayar dan ketergantungan pada pihak ketiga dalam pengelolaannya.

Maka, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi menggelar Sosialisasi Sistem Keamanan Informasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi bertempat di Kurnia Hall Center Ngawi, Kamis (22/10/20), dibuka langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi, Prasetyo Harri Adi.

Menurut Prasetyo Harri Adi bahwa sistem keamanan informasi yang handal, serta berkualitas sekaligus dapat dipertanggungjawabkan, harus mengikuti setiap tahapan dengan baik. “Nanti akan disampaikan oleh narasumber masing – masing. Dan, hal ini sebagai upaya Kabupaten Ngawi menaikkan nilai indikator SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), dan SAKIP, juga penerapan standar Government Computer Insident Security Respone Team,” terangnya.

Kadin Kominfo berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap pentingnya keamanan informasi dan pengamanan data, “Sehingga dapat meningkatkan ketersediaan informasi yang mencapai tiga sasaran utama yaitu kerahasiaan, ketersediaan, integritas terhadap data, serta dokumentasi elektronik setiap OPD,” lanjutnya.

Sosialisasi ini dihadiri peserta dari OPD dan Kecamatan yang menangani data elektronik, dokumentasi, serta informasi, Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi, Diskominfo Provinsi Jawa Timur, Aulia Bahar Pernama dan Direktorat II Deputi Proteksi Pemerintah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Taufik Nurhidayat. (Kominfo)