Pemerintahan - page 116

Memasuki musim tanam Tembakau tahun ini, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Ngawi gelar acara silaturahmi yang dihadiri Wakil bupati Dwi Rianto Jatmiko di R.M Pawon Eco Desa Jatipuro, Kecamatan Karangjati, Kamis (02/03/23).

Wabup Ngawi diacara yang dihadiri seluruh anggota APTI ini, menyampaikan bahwa acara ini selain silaturahmi antar anggota juga sosialisasi program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) khusus untuk pengelolaan tembakau.

Selain itu, Dwi Rianto mengungkapkan permasalahan setiap tahun yang dihadapi petani, selalu sama yakni tata kelola pasca panen, “Dimana tidak hanya dalam komoditi tembakau saja melainkan tanaman lain seperti padi dan juga peternakan,” jelasnya.

Melihat situasi ini Wabup Ngawi ingin penggunaan DBHCHT harus bisa mengakomodir permasalah tersebut, “Sehingga bisa membantu meminimalisir kerugian yang dialami petani,” lanjutnya.

Wabup Ngawi juga berharap adanya komunikasi yang kuat antara pengelola DBHCHT dengan APTI, “Agar bisa membuat program yang dapat menghasilkan sebuah tata kelola pertanian yang baik dan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat khusunya petani tembakau di Kabupaten Ngawi,” tuturnya.

Ditambahkan Dwi Rianto Agus Jatmiko seluruh keluarga APTI terus istiqomah dan konsisiten dalam mendukung Program Pemerintah, “Agar nantinya bisa berjalan baik yang berdampak positif bagi masyarakat,”tandasnya.

Strategi upaya percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Ngawi, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menyampaikan paparan secara daring dengan Menko PMK Muhadjir Effendy di Command Center Setda, Rabu (01/03/23).

Pembahasan Stunting kali ini terkait pemenuhan nutrisi bagi calon pengantin dan ibu hamil serta pentingnya metodologi serta alat pengukur yang tepat untuk memperoleh data yang presisi.

“Kesehatan jasmani rohani, kematangan usia calon pengantin, dan tercukupinya nutrisi merupakan poin penting untuk mencegah stunting”, kata Bupati Ngawi.

Sementara Menteri Menko PMK Muhadjir Effendy menjelaskan sesuai Instruksi Presiden, di tahun 2024 mendatang angka stunting di Indoesia harus di bawah 14 persen sehingga terus dilakukan berbagai upaya untuk menekan stunting.“Mengidentifikasi berbagai permasalahan yang ada di Kabupaten atau Kota terkait stunting dan bersama-sama kita carikan solusinya”, kata Menko PMK secara virtual.

Kemudian, Bupati Ngawi menjelaskan, bahwa seluruh Kader Posyandu di Kabupaten Ngawi sudah terampil dan telah mengikuti pelatihan penggunaan antropometri, yang diperlukan sebagai intervensi penurunan angka Stunting di Kabupaten Ngawi.
“Keterlibatan semua dinas terkait juga penting, termasuk pendampingan dan persiapan pada ibu hamil serta calon pengantin” tuturnya.

Hadir dalam kegiatan ini Ketua TP PKK Ana Mursyida Ony Anwar, Ketua DP3AKB Kabupaten Ngawi, dr. Nugrahaningrum, Kepala Dinas Kesehatan Yudhono, dan seluruh leading sektor terkait.

Bertempat di Command Center Setda Kab. Ngawi, Selasa (28/02/23), Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono hadiri rapat koordinasi persiapan Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Untuk mengetahui bagaimana intervensi penurunan stunting dan angka kemiskinan, Bupati Ngawi menyampaikan perlunya pemantauan sejauh apa intervensi dan bagaimana kondisi di lapangan, sehingga harus dilakukan secara terintegrasi.

“Bisa menyangkut banyak hal, sehingga proses validasi dan verifikasi data penting dilakukan agar tidak disalahgunakan”, katanya.

Ditambahkannya, ketepatan metodologi serta alat ukur yang bagus bisa memperoleh data yang presisi, sehingga dapat ditentukan intervensi dan strategi yang harus dilakukan.

“Bagaimana stunting bisa kita tekan, kuncinya dimulai dari persiapan calon pengantin dan ibu hamil,” katanya.

Lanjut Ony Anwar, untuk menuju masyarakat mandiri juga dibutuhkan kemauan untuk berubah menjadi lebih baik, salah satunya melalui kegiatan yang berorientasi pada nilai budaya gotong royong, sehingga meningkatkan rasa syukur.

“Seperti Subuh Bergerak, Berkah Parung, dan Gemarparut”, tuturnya.

Dijelaskan Bupati Ngawi bahwa di bidang kesehatan, dimulai tindakan promotif, preventif yang ada ditingkat Puskesmas sehingga masyarakat punya budaya hidup bersih dan sehat serta menjadi mindset yang terus dimiliki masyarakat.

“Untuk masyarakat sehat merupakan tanggung jawab individu, sedangkan Pemerintah hanya menyediakan sarana prasarana,” katanya.

Dikesempatan ini, Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Negara dan Penyakit, Asdep Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Kemenko PMK Nani Rohani menyampaikan program Stunting merupakan prioritas yang harus dikejar.

Adapun tujuannya sebagai PIC program stunting di Provinsi Jawa Timur untuk mengetahui permasalahan utama di Kabupaten atau Kota dalam program penurunan Stunting, untuk dibuat percepatannya.

“Prinsipnya apapun permasalahan itu menjadi satu kesatuan, untuk isu sensitif maupun spesifik, dan apa yang diharapkan ke pemerintah pusat untuk Kabupaten Ngawi,” terangnya.

Hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Dwi Rianto Jatmiko, Sekretaris Daerah Mokh. Sodiq Triwidyanto, Ketua TP PKK Ana Mursyida Ony Anwar, dan seluruh pimpinan OPD.