Dony Setyawan - page 299

Ngawi 8 Februari 2017 di Pendopo Wedya Graha Kabupaten Ngawi diselenggarakan Acara Sosialisasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran oleh Bagian Administrasi Perekonomian Setda Ngawi bekerja sama dengan PLN. Acara ini dihadiri Oleh Bupati Budi Sulistyono, Pejabat PLN, dan Kepala SKPD Pemkab Ngawi.

Budi Sulistyono dalam sambutannya mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan sesuatu yang tepat , antara lain memberikan berbagai subsidi kepada rakyat tak mampu, yaitu subsidi minyak tanah, bensin, juga subsidi sumber energi listrik, tetapi  setiap subsidi pasti masih ada yang memanfaatkan subsidi yang seharusnya bagi rakyat miskin.  Maka diperlukan langkah penghematan dibidang energi listrik, sehingga subsidi listrik tepat sasaran kepada yang berhak.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai 1 Januari 2017 melakukan pencabutan subsidi listrik bagi pelanggan dengan daya 900 VA . Kebijakan pencabutan subsidi listrik daya 900VA bagian dari upaya pemerintah menerapkan kebijakan subsidi yang tepat sasaran. Pencabutan subsidi listrik dilakukan secara bertahap. Tahap pertama dilakukan pada periode Januari-Februari 2017, tahap kedua mulai Maret-April 2017‎. Kemudian pencabutan tahap III atau sudah tidak ada lagi subsidi listrik, dilakukan yaitu pada Mei-Juni 2017. (Humas dan Protokol)

Ngawi 7 Februari 2017 di Pendopo Wedya Graha Kabupaten Ngawi diselenggarakan Acara Launching dan Sosialisasi Baznaz Kabupaten Ngawi. Acara ini dihadiri Bupati Ngawi Ir. Budi Sulistyono, Wabup Ony Anwar,ST.,MH., Plt Sekda Drs. Moh. Sodiq Triwidianto, M.Si, Uspimda Kabupaten Ngawi , Perwira dan Kepala SKPD Kabupaten  Ngawi, Kepala dan pengurus Baznas Kabupaten Ngawi.

Bupati Budi Sulistyono dalam sambutannya mengatakan bahwa Baznaz Kabupaten Ngawi baru diaktipkan tahun 2017. PNS  Pemkab Ngawi telah  membangun Bangsa dan Negara Indonesia, membangun pemerintahan, membangun sarana fisik, membangun rakyat Ngawi, selanjutnya Mbah Kung mengajak  untuk membangun akherat, dengan membersihkan penghasilan aparatur negara, karena sebagian dari rizki yang diperoleh adalah hak orang lain. Maka PNS Pemkab Ngawi dengan penghasilan diatas 4 juta rupiah, diwajibkan membayarkan zakat  2,5% melalui Baznaz Kabupaten Ngawi. (Humas dan Protokol)

Sekali lagi Kabupaten Ngawi terima penghargaan yang bergengsi di bidang perhubungan. Kabupaten Ngawi meraih penghargaan “Wahana Tata Nugraha (WTN) katagori Kota Kecil” dari Kementerian Perhubungan, karena dinilai berhasil dalam mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib. Piala supremasi tertinggi dibidang perhubungan darat dari Menteri Perhubungan diterima Wakil Bupati Ngawi Ony Anwar, di Istana Wakil Presiden, jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa, (31/1/2017).

Menandai keberhasilan meraih WTN, pihak Dinas Perhubungan menyerahakan kepada Bupati Ngawi dalam upacara penyerahan piala dan piagam yang dilakukan di halaman pendopo Widya Graha. Bupati Ngawi Budi Sulistyono yang dalam hal ini menjadi Inspektur menyampaikan bahwa penghargaan WTN ini merupakan kerjasama dan komitmen Pemerintah Kab. Ngawi dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, terutama dalah hal menata sistem transportasi perkotaan, dan juga buah manis dari dukungan seluruh warga Ngawi yang telah mewujudkan tertib lalu lintas. Demikian pula kerja keras dari seluruh jajaran Polres Ngawi, Dishub dan SKPD terkait lainnya dalam menyosialisasikan tertib lalu lintas dan angkutan, serta penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas.

Karena kerja keras itu Budi Sulistyono sangat mengapresiasi komitmen dan kerja keras semua pihak tersebut dan berharap ke depan dapat memotivasi peningkatan kesadaran masyarakat dalam disiplin berlalu lintas dan mempertahankan penghargaan WTN setiap tahun sampai memperoleh WTN Kencana.

“WTN ini bukanlah tujuan utama kita, melainkan bagaimana implementasinya di lapangan. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap lalu lintas makin tinggi, sehingga angka kecelakaanpun menjadi berkurang dan pelanggaran lalu lintas jadi minim kasusnya. Masalah angkutan jalan makin tertib, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat berdampak terhadap aspek perekonomian dan peningkatan kesejahteraan,” kata Bupati Ngawi.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ngawi Bambang Lestari menyampaikan bahwa untuk memperoleh WTN dilakukan beberapa penilain. Diantarannya penilaian administrasi, cek lapangan oleh panitia pusat, provensi dan akademisi. Beberapa objek penilaian adalah sarana prasarana administrasi, angkutan, dan kebijakan kepala daerah di bidang perhubungan. “ Dengan WTN yang sudah diraih ini kami akan terus bekerja keras dan memperbaiki kekurangan serta terus bekerjasama dengan berbagai stakeholder dalam meningkatkan pelayanan transportasi dan mempertahankan penghargaan WTN setiap tahunnya”, terang Bambang Lestari. (Humas dan Protokol)