Dony Setyawan - page 196

Bakesbangpol Ngawi gelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Forkopimda Ngawi dan tokoh perguruan pencak silat se Kabupaten Ngawi di Gedung Pertemuan Notosuman, Jumat (14/01/23).

Wakil Bupati sekaligus Ketua IPSI Kabupaten Ngawi Dwi Rianto Jatmiko mengapresiasi kegiatan ini, pasalnya membahas tentang upaya mewujudkan kerukunan dan keamanan di Kabupaten Ngawi yang kemudian dilanjutkan penandatanganan pernyataan kesepakatan bersama. “Merupakan bentuk tanggung jawab bersama sebagai bagian dari masyarakat”, katanya.

Lebih lanjut, Dwi Rianto berharap komunikasi informal di luar seperti sarasehan rutin dilakukan untuk menciptakan hubungan personal yang baik antar perguruan.

“Semata-mata supaya tetap terjaga, tidak hanya pada urusan organisasi IPSI”, ujarnya.

Hadir dikegiatan ini Ketuaan dan berharap DPRD Heru Kusnindar, dan perwakilan perguruan pencak silat se- Kabupaten Ngawi.

Realisasi pembangunan PSDKU Politeknik Negeri Jember (Polije) segera terwujud dengan diselenggarakannya pembukaan PSDKU Politeknik Negeri Jember Kampus 5 di Kabupaten Ngawi dan Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2023 di Kurnia Convention Hall, Kamis (12/01/23).

Kegiatan ini dibuka Direktur Politeknik Negeri Jember, melalui Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan & Kerjasama, Agus Riyanto.

Agus mengatakan Kabupaten Ngawi merupakan PSDKU ke-5 setelah Bondowoso, Nganjuk, dan Sidoarjo.

Menurutnya, dengan melanjutkan pendidikan tinggi, seperti vokasi merupakan jembatan karier bagi siswa untuk memaksimalkan keahlian di bidangnya, sebagai bekal ilmu dan kemampuan berkompetisi di bidang kerja yang dipermudah dengan program kampus merdeka.

“Bersama support kita semua dan inisiasi dari Kabupaten Ngawi, dan semuanya untuk mendukung PSDKU vokasi. Insyaallah, Politeknik Negeri Jember akan hadir di Kabupaten Ngawi”, katanya.

Sementara Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko yang hadir diacara ini menyampaikan bahwa pembukaan PSDKU Kampus ke-5 Polije serta sosialisasi penerimaan mahasiswa baru tahun 2023 ini adalah cita-cita untuk mendirikan kampus negeri di Kabupaten Ngawi disamping sesuai dengan visi Bupati dalam pengembangan dan mewujudkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan bidang lainnya, sebagai salah satu program prioritas pada 2015 silam.

“Melalui dua program studi, yakni Manajemen Informasi Kesehatan dan Manajemen Agribisnis yang telah melalui beberapa kajian dan pertimbangan sesuai dengan SDM di Kabupaten Ngawi”, tuturnya.

Dwi Rianto berharap seluruh tim dari Polije beserta semua stakeholder terkait untuk mendukung PSDKU ke-5 Polije ini dengan begitu akan memberikan hal baru dalam dunia pendidikan di Kabupaten Ngawi. (*)

Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah Kab. Ngawi Drs. Mochi Sodiq Triwidiyanto, seluruh Tim Pelaksana Politeknik Negeri Jember, Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi Sumarsono, Kepala Bappeda Kab. Ngawi Indah Kusumawardhani, dan seluruh peserta kegiatan.

Guna memberikan hak kepastian atas tanah pada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Ngawi serahkan sertifikat PTSL Hibah APBD di Kantor Desa Tulakan, Kecamatan Sine, Kamis (12/01/23).

Diungkapkan Kepala Kantor BPN Ngawi, Muhammad Fatan Fahir bahwa tanah di Kabupaten Ngawi yang sudah bersertifikat mencapai 64.9 persen selama periode 2017-2022.

Dengan memiliki sertifikat tanah, menurut Fatan akan menjadi bukti kepemilikan yang sah, dilindungi serta kepastian hukum, disamping bisa dijadikan modal usaha sebagai akses memulai kegiatan perekonomian.

“Semoga dari sertifikat ini mampu dimanfaatkan untuk hal produktif dan hindari penggunaan konsumtif,” katanya.

Tidak hanya itu, Fatan juga menyampaikan dengan terbitnya Peraturan Bupati terkait pembebasan BKPB, sangat membantu masyarakat membayar pajak dan melancarkan kegiatan pemerintah. Fatan juga berharap dukungan Pemerintah Kabupaten Ngawi terkait biaya pra kegiatan PTSL.

Sementara Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono dikesempatan ini menyampaikan apresiasinya untuk penyerahan sertifikat PTSL kepada masyarakat di Kecamatan Sine aplagi ini juga program dan amanah Presiden RI, Joko Widodo, “Insyaallah tahun ini kuota sertifikat dari Pemerintah Pusat ada 50 ribu dan pemerintah daerah 70 ribu,” jelasnya.

Ony Anwar juga menjelaskan bahwa prioritas Pemkab Ngawi adalah program Tuntas Kecamatan, diantaranya untuk mendapat sertifikat tanah masyakat harus mempersiapkan kelengkapan administrasi, berkas, dan pengukuran yang sudah sesuai .

“Kita akan lakukan percepatan dan mencapai target PTSL melalui guyub rukun serta ekonomi kerakyatan, mengingat Kabupaten Ngawi dianugerahi nomor satu ketahanan pangan nasional oleh Presiden,” tandasnya.

Hadir diacara ini Ketua DPRD Ngawi, Heru Kusnindar, Forpimcam Sine, Camat Sine beserta jajarannya, Pegadaian,UMKM Jati, Kades se Kecamatan Sine dan perangkatnya.

Salah satu strategi mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan open government, Bappeda Ngawi gelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) sebagai media dalam menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai sumbangan pemikiran dalam mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi antara permasalahan dan isu strategis daerah dengan Prioritas Pembangunan Daerah bertempat di Pendopo Wedya Graha, Senin (09/01/23) secara hybrid dan disiarkan secara live streaming dikanal video berbagi milik Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono dikesempatan ini mengatakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD merupakan rangkaian dari proses penyusunan RKPD yang bertujuan sebagai wahana jaring aspirasi masyarakat sesuai potensi dan permasalahan yang dihadapi untuk mengoptimalkan hasil pembangunan di masyarakat.

Dengan kegiatan ini Ony Anwar berharap adanya partisipasi masyarakat sebagai proses perencanaan pembangunan daerah agar bisa membangun komitmen bersama untuk Kabupaten Ngawi menjadi lebih baik lagi ke depan, “Melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat sasaran sesuai dengan visi Kabupaten Ngawi, Semesta Berencana,” katanya.

Lebih lanjut Ony Anwar menjelaskan, untuk RKPD tahun 2024 ini dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan arah kebijakan Pembangunan Daerah mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026, serta memperhatikan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Timur.

Dan, menurut Ony Anwar dengan akan dilaksanakannya Pemilihan Umum serentak di tahun 2024, maka RKPD tahun 2024 menjadi tahun ketiga atau terakhir dari RPJMD. “Jadi hal ini juga menjadi sebuah titik balik kepemimpinan kami sebagai Kepala Daerah di Kabupaten Ngawi, apakah visi misi kami selaku Kepala Daerah telah on progress sesuai target ataukah masih jauh dari harapan. Dari hal tersebut kami mengharapkan tahun 2024 menjadi tahun refleksi dan perumusan strategi agar capaian visi dan misi bisa menunjukkan progress yang positif,” tuturnya.

Tidak hanya itu, kali ini Bupati Ngawi juga menyampaikan capaian beberapa Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Ngawi berdasarkan kondisi terakhir yang terhitung pada Tahun 2022 dan 2021 oleh BPS, mulai dari IPM kabupaten Ngawi Tahun 2022 sebesar 71,75 meningkat dari tahun 2021 sebesar 71,04, sedangkan angka kemiskinan Kabupaten Ngawi telah mengalami penurunan, sekarang diposisi 14,15 pada tahun 2022, sementara tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan yang cukup signifikan pada Tahun 2022 yaitu sebesar 2,48 dari Tahun 2021 sebesar 4,25, “Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi Pasca Pandemi Covid-19 juga memberikan perkembangan yang cukup baik di angka 2,55, dan indeks gini Kabupaten Ngawi terus mengalami penurunan selama lima tahun terakhir di tahun 2022 berada di angka 0,300 mengalami penurunan dari tahun 2021 di angka 0,309,” terangnya.

Maka dengan capaian tersebut dan mengacu RPJMD tahun 2021-2026, encana awal RKPD tahun 2024 yang mengambil tema Meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan nilai tambah pertanian yang didukung oleh pemantapan infastruktur wilayah. “Pemkab Ngawi mengambil lima prioritas pembangunan daerah yakni Peningkatan daya saing SDM melalui pengembangan pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, Peningkatan perekonomian daerah melalui nilai tambah pertanian, Penurunan tingkat kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemantapan infrastruktur wilayah guna kemudahan distribusi dan peningkatan nilai tambah pertanian, pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui Reformasi Birokrasi yang optimal,” jelasnya.

Dengan FKP ini, dikatakan. Bupati Ngawi dapat diinventarisir dan dirumuskan permasalahan pembangunan sekaligus alternatif pemecahan masalah yang dapat diwujudkan dalam program prioritas, serta mampu mengoptimalkan potensi daerah dan masyarakat yang mengedepankan pemerataan kesejahteraan.

Sementara itu Kepala Bappeda Ngawi, Indah Kusumawardhani menyampaikan tujuan FKP ini untuk menginventarisir permasalahan yang terjadi di masyarakat dan menjadi isu strategis saat ini serta menjaring aspirasi masyarakat sebagai bahan dalam penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2024 dan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Indah berharap semua stakeholder untuk mengawal pembangunan daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasannya.

Acara ini dihadiri Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianti Jatmiko, Ketua Komisi 3 DPRD Ngawi Imam Nasrulloh, Sekda Ngawi, Mokh. Sodiq Triwidianto, Perwakilan Bappeda Prov. Jatim Denny Teguh Setiawan (Subkor Bidang Rendalef), Kepala Bappeda Kabupaten/Kota tetangga, Kepala OPD, perwakilan tokoh agama, tokoh ormas, asosiasi profesi, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat, Pelaku dunia usaha, kelompok khusu, penggiat lingkungan hidup, BUMD, BUMN dan media.