Untuk tingkatkan akurasi data penerima bansos antar K/L , Kemensos RI bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gelar rapat koordinasi pengakurasian data secara hybrid pada penerima bantuan sosial, Selasa (05/09/23).
Kegiatan diikuti Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, Setda Ngawi Mokh. Sodiq Triwidiyanto, Kepala Dinsos Budi Santosa, Inspektur Inspektorat Yulianto Kusprasetyo, dan Kepala Bappeda Indah Kusumawardhani, serta sejumlah instansi terkait di Command Center, Setda Ngawi.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyesuaikan data penerima bansos agar tepat sasaran yang diungkapkan Pimpinan KPK Alexander Marwata, “Seperti kesalahan penerima bantuan sosial ada yang berstatus ASN maupun pekerja dengan upah diatas UMK, sehingga juga menekan angka terjadinya kesalahan penerima”, katanya.
Selain itu, menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini penyaluran bansos dari pusat harus mengintegrasi data calon penerima agar akurat, “Melalui pengkinian data yang dapat dilihat dari sistem yang terintegrasi dengan data penduduk digital serta menyesuaikan data melalui dinas sosial daerah”, jelasnya.
