April 2016

Gebyar PAUD merupakan salah satu wahana untuk mendorong Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dalam membentuk karakter anak yang bermoral / berahlak mulia, kreatif, inovatif dan kompetitif, kata Bunda PAUD Kab. Ngawi, Ibu Antiek Budi Sulistyono saat pembukaan Gebyar PAUD tahun 2016 yang dilaksnakan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Kab. Ngawi , Sabtu 30 April 2016 bertempat di Kec. Pangkur.

Dikatakan lebih lanjut, pendidikan anak usia dini merupaka program prioritas pemerintah pada saat ini karena itu pemerintah akan terus mendorong kesadaran akan pentingnya Pendidikan Usia Dini (PAUD) bagi seluruh lapisan masyarakat. Gebyar PAUD tahun ini yang mengambil tema “ Dengan Gebyar PAUD tahun 2016 kita tingkatkan kualitas layanan PAUD dalam mencetak manusia yang berkarakter, berbudaya dalam mewujudkan generasi emas Indonesia bebas korupsi” diharapkan bisa mencetak generasi yang berkualitas. Antiek Budi Sulistyono juga memberikan motivasi terhadap kesadaran masyarakat tentang pentingnya melakukan pendampingan terhadap perkembangan anak-anak khususnya bagi anak usia dini karena kesalahan perkembangan pada anak akan berakibat fatal terhadap perkembangan anak berikutnya.

Bupati Budi Sulistyono yang hadir dalam acara ini dalam sambutannya menyampaikan Kabupaten Ngawi yang telah mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak  mempunyai tangung jawab yang harus dipikul bersama untuk terus melakukan perbaikan demi mempertahankan predikat yang sudah kita peroleh. Tahun 2016 merupakan titik awal untuk tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu pendidikan berkualitas dengan target seluruh anak-anak memperoleh akses terhadap perkembangan, perawatan dan pendidikan PAUD yang bermutu untuk menjamin kesiapan memasuki pendidikan dasar.

Sementara itu Dinas Pendidikan selaku panitia melaporkan, penyelenggaraan kegiatan Gebyar PAUD 2016 untuk memberikan motivasi kepada masyarakat, orang tua dan para pemangku kepentingan tentang pentingnya PAUD, serta memberikan kesempatan bagi para pendidik dan peserta didik PAUD dalam mengekspresikan kemampuan tentang budaya daerah khususnya tari “ Penthul Melikan”.

Kegiatan yang mengusung tema “Dengan Gebyar PAUD tahun 2016 kita tingkatkan kualitas layanan PAUD dalam mencetak manusia yang berkarakter, berbudaya dalam mewujudkan generasi emas Indonesia bebas korupsi “ diharapkan adanya kompetisi kemampuan dan unjuk kebolehan serta peningkatan mutu layanan PAUD, serta meningkatkan apresiasi budaya daerah bagi para peserta didik PAUD.

Acara yang dihadiri oleh Acara yang dihadiri oleh Bupati Ngawi, Bunda PAUD, Sekda , Kepala SKPD dan anak-anak beserta orang tua. Gebyar PAUD 2016 dimeriahkan dengan penampilan para peserta didik PAUD menarikan tari penthul melikan secara serentak.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ngawi  melepas petugas Sensus Ekonomi 2016 di 19 Kecamatan Kabupaten Ngawi. Pelepasan Petugas Sensus Ekonomi di Kabupaten Ngawi di tempatkan di Kecamatan masing – masing. Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan sensus ekonomi selama satu bulan, dimulai dari pada tanggal 1 mei sampai 31 mei 2016. Kegiatan ini dilakukan guna memperbarui data ekonomi yang akan digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan.

Hasil Sensus Ekonomi 2016 akan memberikan informasi tentang kondisi ekonomi untuk dijadikan dasar dalam pemetaan potensi daerah, tingkat daya saing daerah, produktivitas dan peluang industri baik pada skala mikro maupun makro ekonomi.

Kepala BPS Kabupaten Ngawi Ibnu Cahyono mengatakan, pihaknya mengimbau agar masyarakat pelaku usaha turut menyukseskan pelaksanakan kegiatan ini. “1-31 Mei akan dilaksanakan kegiatan Sensus Ekonomi 2016. BPS sangat memerlukan peran semua pengusaha dari segala skala di seluruh wilayah Kabupaten Ngawi, peran pengusaha sangat menentukan kualitas data Sensus Ekonomi 2016 yang dihasilkan. Hasil Sensus Ekonomi 2016 akan memberikan informasi tentang kondisi ekonomi untuk dijadikan dasar dalam pemetaan potensi daerah, tingkat daya saing daerah, produktivitas dan peluang industri baik pada skala mikro maupun makro ekonomi.

Ibnu Cahyono menjelaskan, pihaknya melibatkan sebanyak 872 petugas dalam sensus ekonomi tahun 2016, terbagi 223 sebagai PML Petugas Pengawas/Pemeriksa (PML) dan 649 sebagai Petugas Pencacah (PCL). “Sebanyak 872 petugas tersebut telah mendapat pelatihan yang cukup tentang tugasnya, mereka akan bertugas mulai tanggal 1-31 Mei 2016,” ungkap Ibnu Cahyono.

Ngawi – Ketua DPP Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) yang juga mantan Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Rianto resmi melantik pengurus GMPK Kabupaten Ngawi tahun 2016 di Aula RM Notosuman, Rabu (27/4).

Pada pengukuhan pengurus baru ini Siras Santoso didaulat menjadi Ketua DPD GMPK Kabupaten Ngawi. Siras-panggilan akrabnya menerangkan hadirnya GMPK di Ngawi setidaknya bisa mengurangi maupun mengurai indikasi terjadinya korupsi. “GMPK hadir di Ngawi ini setidaknya bisa melakukan pencegahan terhadap tindak korupsi solusinya melakukan sosialisasi intens ditengah masyarakat.,” Terang siras, sapaan akrabnya.

Sementara Bupati Ngawi Budi Sulistyono menyampaikan bahwa GNPK nantinya akan menjadi mitra pemerintah daerah dalam memerangi korupsi utamanya di Kabupaten Ngawi. “Sinergi yang baik antara GNPK dengan Pemerintah Daerah, masarakat isyallah akan menekan tindakan korupsi”.

Selain itu, Pendidikan karakter menjadi salah satu cara memberantas korupsi, “ajarkanlah anak kita untuk berkata jujur baik dilingkungan keluarga maupun sekolah, jika pendidikanya benar maka budaya korupsi akan hilang”. mengakiri sambutanya Beliau berharap mudah-mudahan Kabupaten Ngawi tetap membangun dan bebas dari korupsi.

Ketua Umum GMPK Bibit Samad Rianto  dalam kesempatan mengajak seluruh element yang ada untuk memerangi musuh utama kemajuan yaitu korupsi. “mari kita perangi korupsi, kita bongkar akar masalah korupsi secara bersama-sama dengan menutup semua celah lahan korupsi”.

GMPK memiliki 5 (lima) program andalan yaitu :

a)     Riset untuk menemukan kerawanan korupsi (coruption hazards) dan potensi masalah penyebab korupsi (PMPK) pada segenap aspek (gatra) kehidupan bangsa

b)     Solusi, mencari pemecahan masalah korupsi melalui seminar, lokakarya, simposium dan sejenisnya guna mencari jalan keluar terbaik dengan melibatkan para pakar dibidangnya

c)      Konsultasi, dengan memberikan pencerahan baik terhadap entitas sosial maupun birokrasi untuk menangani masalah korupsi pada tubuhnya masing-masing.

d)     Advokasi, memberikan bantuan kepada para korban tindak kesewenang-wenangan oleh pihak ketiga, dan

e)     Pendidikan anti korupsi mulai dari lingkungan keluarga, pendidikan formal (TK, SD, SLP, SLA dan PT), pendidikan non formal dan pendidikan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu GMPK terbuka untuk bekerja sama dengan pihak manapun dalam memerangi korupsi.

Dengan terbentuknya kepengurusan GMPK Kabupaten Ngawi, Bibit berpesan agar seluruh anggota GMPK konsisten untuk tetap jujur berperilaku, menghindari perilaku korupsi dan gratifikasi.  “Kalau ada pengurus GMPK Karawang terlibat gratifikasi apalagi korupsi, kita akan pecat dia dan kita bubarkan” tegas Bibit Samad Rianto.

Sementara jalannya acara selain dihadiri Bupati Ngawi Budi Sulistyono, juga nampak hadir para pimpinan Uspimda, perwakilan mahasiswa, tokoh agama serta tokoh masyarakat daerah setempat.

Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pandangan Fraksi-fraksi

DPRD Ngawi menyelenggarakan Sidang Paripurna tentang jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas lanjutan pembahasan empat rancangan peraturan daerah (Ranperda) eksekutif 2016, selasa 26/04.

Ketua DPRD Dwi Riyanto Jatmiko (Mas Antok) bertindak sebagai pimpinan sidang, Bupati Ngawi Budi sulistyono memberikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi yang sudah disampaikan sidang paripurna kemarin dilnjutkan dengan penyampaian laporan pembahasan dari Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Ngawi Supeno. Kemudian Rapat dilanjutkan dengan pembacaan pandangan akhir fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh oleh Ketua DPRD.

Dalam sidang Paripurna mengenai jawaban Bupati atas pembahasan empat rancangan peraturan daerah (Ranperda) eksekutif 2016 anggota DPRD memberikan keputusan menerima dan menyetujui pengajuan empat Ranperda untuk disahkan” termasuk pengalihan status Desa Beran untuk dijadikan Kelurahan”, dengan sejumlah catatan jelas fraksi PKB yang diwakili oleh Endang Nurbayaningsih. Sedangkan  Fraksi PKS yang dibacakan oleh Sidik mengatakan kepada Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran pelaksanaan Perda tersebut.

Setelah penyampaian pandangan fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan Bupai Ngawi menyampaikan terima kasih atas saran dan catatan para anggota DPRD atas pembahasan empat ranperda ini. Saran dan catatan ini akan segera ditindaklanjuti apapun yang dibutuhkan termasuk perubahan status Desa Beran menjadi Kelurahan. Pemerintah Daerah sudah menyiapkan segala apa yang diperlukan untuk mengubah status Desa Beran meski belum terbit Permendagri tentang penataan Desa.